Rabu, 20 Sep 2017
radarmadura
Kedai

Lampu Kuning FDS

Oleh Lukman Hakim AG.

Sabtu, 26 Aug 2017 05:30 | editor : Abdul Basri

Ungkapan ganti menteri ganti kebijakan seakan semakin kekal. Setiap menteri baru seolah rakyat harus siap-siap untuk terkaget-kaget dengan kebijakan baru. Entah itu masalah kurikulum atau waktu belajar siswa.

 FEBRUARI lalu, saya mengisi pelatihan jurnalistik kepada pelajar SMP negeri di Bangkalan. Banyak informasi baru yang saya peroleh. Mulai dari kerusakan jalan pelosok, kabel listrik yang tidak tertib, dan kosakata bahasa Madura.

Dan oleh-oleh dari Safari Jurnalistik itu tentang arti penting pendidikan agama bagi masyarakat. Mereka membuktikan dengan vitalnya pendidikan di madrasah diniyah (madin). Pendidikan sore ini yang belakangan kian bergaung setelah Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan sekolah lima hari dengan durasi delapan jam per hari. Atau, yang umum disebut full day school (FDC).

Saya tidak punya kapasitas untuk menilai kebijakan menteri tersebut dibatalkan atau lanjut. Saya tetap berprasangka baik bahwa tidak ada menteri yang ingin menghancurkan pendidikan. Perbedaan pendapat itu biasa. Hanya, mungkin yang perlu dilakukan adalah berusaha memilih yang terbaik dari yang baik-baik.

Di hari yang berbeda saya mengisi materi di Kecamatan Geger dan Kecamatan Kokop. Dua tempat ini jauh dari jantung kota. Murid dua sekolah ini terbilang banyak. Jarak rumah dengan sekolah jauh-jauh. Tidak sedikit yang berjalan kaki. Tentu waktu yang dibutuhkan tidak sebentar.

Dari dua sekolah ini saya mendapat dua informasi yang sama. Bahwa, siswa biasa (di)pulang(kan) pukul 11.00. Sebab, setelah sampai rumah, murid-murid ini masih berangkat ke madin. Sore baru pulang ke rumah.

Karena itu, saya diingatkan agar menyudahi pelatihan tidak melibas waktu yang telah ditentukan. Saya paham. Pendidikan umum dan agama sama-sama penting. ”Jika pukul 11.00 belum dipulangkan, siswa tidak akan tenang karena keburu pulang. Bahkan, mereka bisa meninggalkan sekolah sendiri,” kata seorang kepala sekolah.

Kini, setelah ramai soal FDS, saya jadi berpikir bahwa tidak semua sekolah di bawah naungan dinas pendidikan harus menerapkan kebijakan itu. Jika dipaksakan, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Banyak juga yang harus diselesaikan.

Saya ambil contoh, jika dua sekolah itu menerapkan delapan jam belajar, siswa (otomastis wali murid) harus menyiapkan makan siang. Siswa tidak mungkin pulang pada jam istirahat. Lebih-lebih yang rumahnya jauh dari sekolah.

Sekolah juga menyediakan tempat ibadah yang memadai untuk salah Duhur dan Ashar. Kebutuhan guru tambahan selain yang biasa mengajar pagi hingga siang perlu dipikirkan. Sudah lengkapkah fasilitas dan kebutuhan lain di sekolah itu jika menerapkan kebijakan delapan jam hingga sore?

Di desa saya, Sumenep, ada dua lembaga pendidikan berdekatan. Satu SD negeri. Yang satu lagi yayasan pendidikan agama. Di dalamnya ada kelompok bermain (KB), raudlatul adhfal (RA), MI, MTs, dan SMA. Juga, ada santri yang mukim di pondok.

Jarak dua lembaga pendidikan ini tidak jauh. Mungkin seratus meter. Hanya dipisahkan balai desa dan polindes. Dua perbedaan mendasar dari dua lembaga ini.

Di SDN itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pagi hingga siang. Sore ada ekstrakurikuler. Tapi tidak tiap hari.

Sedangkan di yayasan dekat sekolah itu lebih komplet. Pagi dilaksanakan pendidikan formal. KB–SMA. Sedangkan sore madin.

KB masuk empat hari sepekan. MI, MTs, dan SMA libur Minggu. Sedangkan madin libur Jumat. Jumat sore ada kegiatan Pramuka. Bagi yang mukim di pondok masih ada agenda ngaji pada malam hari dan setelah Subuh. Ini sudah lebih dari delapan jam loooh.

Meski berdekatan dan sama-sama ada sekolah/madrasah, dasar keduanya tetap rukun. Siswa SDN itu juga banyak yang sekolah madin ke yayasan pendidikan agama di sebelahnya itu. Siswa madin tidak hanya pelajar sekolah formal di lembaga tersebut. Juga siswa SDN tetangga. Siswa SD itu juga banyak yang ngaji kepada kiai di pondok tersebut.

Saya pikir pondok ini tidak hanya menerapkan FDS dalam artian delapan jam belajar. Melainkan FDS plus. Apalagi santri-santri yang memang dipasrahkan kepada kiai selama bertahun-tahun untuk menimba ilmu.

Alasan FDS yang disebut-sebut agar anak lebih terlindungi di sekolah daripada liar di luar tidak mutlak benar. Tidak semua orang tua kerja kantoran, berangkat pagi pulang sore atau malam. Alasan agar siswa lebih banyak bersama orang tua pada hari libur tidak semua bisa diterima.

Ini sama dengan memperpanjang waktu santai (dua hari) siswa untuk jalan-jalan. Siapa yang bisa memastikan bahwa dua hari itu mereka bersama kelurga terus? Dugaan saya, delapan jam sehari ini untuk kepentingan pemenuhan kewajiban guru sertifikasi. Bukankah hak mereka masih banyak diutang oleh pemerintah?

Lama anak tidak berkumpul keluarga sudah terjawab dan selesai bagi santri. Orang yang memiliki anak di pondok tenang meski tidak pulang. Bahkan, bersyukur tidak sering pulang. Mereka bukan hanya tidak pulang dalam hitungan hari. Banyak juga yang lebih lama dari Bang Toyyib yang hanya tiga kali Lebaran.

Jika dua SMPN dan SD yang saya sebutkan di awal tadi memaksakan diri menerapkan FDS akan memunculkan masalah baru. Jika dua sekolah itu menerapkan delapan jam belajar, otomatis mengurangi siswa ke madin. Jika lagi-lagi siswa dipaksa belajar di sekolah umum dan madin sekaligus hanya bisa jika jarak dua lembaga serta rumah siswa itu dekat. Bagaimana dengan mereka yang harus melintas sungai atau laut?

Jika tidak diwajibkan, kembali kepada kesiapan sekolah, siswa, dan wali murid. Bergantung pada kesiapan lembaga masing-masing. Kebijakan tersebut ada seperti tidak ada. Sementara pesantren sudah melaksanakan FDS plus sejak lama. Tanpa paksaan.

Sistem yang dibuat pemerintah tidak akan diterima jika bertentangan dengan budaya yang telah mengakar. Pendidikan pesantren yang di dalamnya juga ada madin akan lebih diterima daripada sistem baru. Kalaupun dipaksakan, harus mengatur ulang dari segala hal.

Seperti ingin memperbaiki rumah yang masih banyak dihuni dengan cara menggali fondasinya. Madin adalah pendidikan rakyat. Pendidikan akar rumput. Sudah mengakar. Jika ”dirusak” lingkungan jadi gersang. (*/redaktur budaya jawa pos radar madura)

(mr/luq/bas/JPR)

Rekomendasi Untuk Anda

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia