Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadura
Pamekasan

Penerapan Full Day School Masih Bermasalah

Senin, 19 Jun 2017 11:28

Penerapan Full Day School Masih Bermasalah

TEGANG: Sejumlah siswa SMPN 4 Pamekasan mengerjakan soal UNBK beberapa waktu lalu. (Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Penerapan program lima hari sekolah atau yang biasa dikenal dengan full day school di Jawa Timur ditunda. Penundaan berdasar surat edaran dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo tertanggal 16 Juni kepada bupati dan wali kota se-Jatim.

Menanggapi itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Zainal Alim sepakat dengan keputusan Pakde Karwo. Menurutnya, penerapan full day school di beberapa daerah di Jatim, termasuk Kabupaten Pamekasan masih bermasalah.

Zainal mengungkapkan, program itu belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat Pamekasan. Sebab, selain mendaftarkan anak mereka di sekolah umum, kebiasaan orang tua murid di Pamekasan juga mendaftarkan anaknya di madrasah.

”Sepulang sekolah biasanya mereka istirahat dulu, lalu berangkat lagi untuk mendapat pendidikan agama di madrasah,” jelasnya Minggu (18/6).

Dia menilai, jika program lima hari sekolah dipaksakan untuk diterapkan, akan ada salah satu pendidikan yang ditinggalkan siswa. Sebenarnya Pamekasan memiliki sekolah yang sudah menerapkan sistem pembelajaran mirip full day school.

Bahkan, penerapannya sudah dilakukan jauh sebelum ada wacana full day school oleh pemerintah pusat. Hanya, penerapan sistem tersebut dilakukan oleh sekolah swasta. Sekolah swasta itu sudah mewajibkan siswanya untuk mengikuti pelajaran dari pagi hingga sore hari.

”Sekolah tersebut (swasta, Red) memang sudah menggabungkan antar pelajaran di sekolah umum dengan madrasah, tidak seperti sekolah negeri di Pamekasan dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, perlu ada manajemen kurikulum khusus agar program lima hari sekolah bisa diterapkan di Pamekasan. Kurikulum itu, menurut Zainal, haruslah memasukkan dua unsur pendidikan, yaitu sekolah umum dan madrasah.

”Harus ada sinergi antara keduanya. Saat ini sinergitas itu belum ada, yang ada justru siswa nantinya dipaksa memilih salah satunya. Hal itu menurut saya akan menimbulkan lebih banyak masalah,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch. Tarsun. Menurut dia, harus ada jalan tengah antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan keagamaan di madrasah.

Tarsun memaparkan, harus ada pembahasan yang matang sebelum full day school benar-benar bisa diterapkan dan diterima di Pamekasan. Sementara, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat mengenai penundaan ini.

Dia mengakui, pihaknya belum siap dengan penerapan lima hari sekolah di Pamekasan. ”Untuk sementara kami masih menunggu instruksi dari atas. Yang pasti kami belum siap untuk menyinergikan antara sekolah umum dengan madrasah,” ungkapnya.

Tarsun berharap agar masyarakat tidak terlebih dahulu mengambil kesimpulan mengenai penerapan program lima hari sekolah itu. ”Saya harap masyarakat tetap tenang. Mari kita tunggu dan kawal bersama bagaimana kelanjutannya,” sarannya. (c9/onk/luq)

 

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia