Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadura
Sampang

Sulit Wujudkan APBD Berkeadilan

Belanja Tidak Langsung Dinilai Boros

Minggu, 18 Jun 2017 18:48

Sulit Wujudkan APBD Berkeadilan

()

SAMPANG – Postur APBD Sampang 2017 jauh dari ideal. Alokasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sangat jomplang. Belanja tidak langsung mencapai Rp 943.906.871.672. Sedangkan anggaran belanja langsung hanya Rp 713.749.684.480.

 

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, rincian belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai Rp 613.453.184.672. Kemudian, belanja hibah Rp 35.154.013.000, bantuan sosial Rp 15.255.500.000, bagi hasil Rp 2.986.890.000, dan bantuan keuangan Rp 274.557.284.000. Belanja tidak terduga juga dianggarkan sebesar Rp 2.500.000.000.

Sementara belanja langsung antara lain digunakan untuk belanja pegawai Rp 18.166.126.077, barang dan jasa Rp 332.462.342.088 serta belanja modal Rp 363.121.216.315.

Pakar Politik Pemerintahan Universitas Brawijaya Wawan Sobari menilai, peran DPRD sangat penting dalam menentukan postur APBD berkeadilan. DPRD sejatinya kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran wakil rakyat sangat penting untuk menentukan APBD ideal dan berkeadilan.

”Pertanyaanya, bisa tidak DPRD diandalkan untuk lebih akuntabel mendorong suara rakyat? Sehingga belanja tidak boros untuk belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai,” terang Wawan saat dihubungi Sabtu (17/6).

Menurut Wawan, persoalan tidak idealnya penyusunan APBD juga terjadi di banyak daerah. Pola penyelenggaraan pemerintah masih menggunakan model-model birokrasi lama. APBD selama ini dinilai sebagai sebuah barang publik. ”Barang publik itu artinya bisa diakses masyarakat, tanpa memikirkan efek langsung atau tidak langsung dari APBD itu,” tandasnya.

Padahal, kata Wawan, yang paling penting adalah menuju perubahan yang lebih progresif. APBD harus dinilai sebagai nilai manfaat yang paling penting. Menurut Wawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat atau menyusun APBD yang memiliki nilai manfaat.

”Misalnya pelibatan masyarakat, perencanaan yang jauh lebih diarahkan oleh kebutuhan dan permintaan masyarakat. Bukan kepentingan pemerintah. Ini yang harus dilakukan agar APBD itu mempunyai public value, atau lebih berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

Peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) itu menyampaikan, porsi belanja pegawai yang besar dinilai sebagai ketidakmampuan Pemkab Sampang mengelola anggaran agar lebih proporsional. ”Apalagi dari anggaran yang ada tidak bisa diserap secara maksimal oleh OPD. Faktornya adalah perencanaan kegiatan yang kurang baik. Kedua, ketidakberanian untuk mengambil keputusan,” sebutnya.

Dengan demikian, Pemkab Sampang tidak memiliki pelayanan publik yang inovatif. Dia menyatakan, apabila pemkab memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas mumpuni, mereka bisa menyiasati dengan program inovatif. Artinya bisa berdampak efisien dan efektif, serta manfaat kepada publik.

”Ada banyak daerah yang bisa melakukan itu. Kalau belajar daya serap, salah satu contohnya daya serap bisa diselesaikan dengan penggunaan teknologi informasi. Ini tidak merumitkan sistem keuangan daerah,” tukas anggota tim panel independen untuk kompetisi inovasi pelayanan publik se-Indonesia itu.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Ahmad Dahlan mengutarakan, apabila ketimpangan postur anggaran dipertahankan, sulit mewujudkan APBD berkeadilan. Apalagi Sampang adalah kategori kota dengan angka kemiskinan tinggi di Jawa Timur. Harus ada perbaikan alokasi APBD.

”Belanja pegawai itu harus dikurangi. Termasuk belanja operasional pegawai dan mengurangi belanja barang dan jasa yang kurang efektif,” terangnya.

Anggaran tersebut disarankan dialihkan untuk mendanai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkaitan dengan perputaran ekonomi. ”Seharusnya ada evaluasi ulang dari pemerintah daerah terkait dengan alokasi APBD,” ucapnya.

DPRD Sampang harus mendorong agar APBD bisa mendanai kegiatan prioritas. Karena itu, pihaknya berharap saat perubahan anggaran keuangan (PAK) menjadi momentum untuk mengevaluasi indikator kinerja di tiap OPD. ”PAK tidak harus dimaknai selalu menambah anggaran. Tergantung capaian kinerja setiap OPD. Nah kalau di semua OPD serapannya rendah, ini perlu ada evaluasi besar-besaran,” tukasnya.

Wakil Ketua I Banggar DPRD Sampang Fauzan Adima enggan berkomentar mengenai penyusunan APBD yang tidak ideal. Menurut dia, postur APBD yang tidak ideal merupakan pertanyaan klasik. ”Saya tidak bisa menjawab. Mungkin langsung ke ketua atau ke anggota banggar saja. Saya tidak enak kalau berkomentar terkait itu. Saya bingung mau jawab apa,” kelitnya.

Plt Bupati Sampang Fadhilah Budiono membenarkan bahwa APBD belum ideal. Banyak anggaran besar terkuras untuk belanja pegawai. Karena itu, kinerja aparatur harus diperbaiki. Dengan begitu, semua anggaran bisa diserap secara maksimal. ”Sehingga APBD di tahun selanjutnya bisa bertambah untuk belanja publik,” katanya.

Dengan belanja pegawai yang cukup tinggi, kinerja aparatur belum mampu bekerja secara optimal. Menurut dia, semua OPD rata-rata perlu meningkatkan kinerja. Karena itu, pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur agar mampu bekerja maksimal. ”Kami akan evaluasi kinerja setiap OPD agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Termasuk menjaga kekompakan,” janjinya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman menyampaikan, kebijakan memoratorium perekrutan pegawai bagi daerah-daerah yang belanja APBD-nya lebih banyak untuk pegawai. ”Itu perintah Pak Menteri. Tujuannya, di tahun mendatang komposisi APBD bisa ideal,” ucapnya.

Menpan RB mengimbau dan mengharuskan pemerintah daerah konsentrasi memperbaiki komposisi APBD. Belanja publik bisa diperhatikan. Sebab, anggaran tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ”APBD itu harus proporsional. Tugas pemerintah daerah fokus untuk bisa meningkatkan kapasitas aparatur yang ada,” jelas mantan Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumedang itu.

Jika ada ASN pensiun, pemerintah daerah bukan malah merekrut pegawai baru. Yang perlu dilakukan meningkatkan kinerja aparatur. Kebutuhan ASN harus dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ”Kalau APBD-nya habis untuk bayar pegawai, bukan mengadakan CPNS baru,” katanya.

Dia mencontohkan, tenaga pendidik di sekolah pinggiran kekurangan tenaga aparatur. Sementara guru-guru di kota membeludak. Nah, guru di kota tersebut bisa dialihtugaskan ke sekolah pinggiran. ”Kan bisa memanfaatkan guru yang ada di sekolah yang tenaga kerjanya banyak. Namanya itu redistribusi,” tukasnya. (ghi/luq)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia