Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Pamekasan

Pengusaha Harus Patuhi Aturan Pemerintah

Sabtu, 20 May 2017 00:13

Pengusaha Harus Patuhi Aturan Pemerintah

MERASA DIKIBULI: Komisi I DPRD Pamekasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD di ruang rapat komisi Jumat (19/5). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Ketegasan Pemkab Pamekasan dibutuhkan untuk menindak setiap pelanggar aturan. Salah satu usaha di bibir Pantai Tlanakan tidak prosedural. Sebagian lahan reklamasi yang ditempati tidak berizin. Luas bangunan yang berdiri juga tidak sesuai dokumen izin mendirikan bangunan (IMB).

 

Hal itu terungkap saat komisi I DPRD menggelar rapat koordinasi dengan tim badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Jumat (19/5). Tim itu terdiri dari satpol PP, asisten perekonomian, DPM-PTSP, dan dinas lingkungan hidup (DLH).

Jubir Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan, martabat pemerintah dipermainkan. Selain sebagian lahan reklamasi tidak berizin, dokumen IMB juga diduga disalahgunakan.

Salah satu bangunan dalam dokumen IMB hanya seluas 880 meter. Fakta di lapangan, bangunan itu diduga melebihi angka tersebut. Karena itu, dewan meminta tim BKPRD segera mengkaji dokumen perizinan yang dikeluarkan.

Jika bangunan itu tidak sesuai dokumen, eksekutif diminta mencabut izin. ”Kita tidak anti investor. Kita tidak anti orang luar. Tapi, prosedur tetap harus dijalankan,” katanya.

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan surat peringatan pertama (SP 1) kepada pemilik usaha tersebut. SP 2 juga sudah dikeluarkan. Politikus PPP itu meminta tim BKPRD menutup usaha itu jika dokumen perizinan tetap tidak dilengkapi. ”Tidak ada toleransi lagi kalau SP 3 tidak diindahkan,” katanya.

Dia menyatakan, keran investasi dibuka lebar. Hanya, aturan tetap harus dipatuhi. Dia meminta investor mengikuti regulasi. ”Aturan dibuat bukan untuk dilanggar,” katanya.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Yusuf Wibiseno mengatakan, tahapan menuju proses eksekusi tidak akan mundur. Jika masa SP 2 berakhir, pemerintah bakal mengeluarkan SP 3 selama sepuluh hari.

Jika surat peringatan terakhir itu tetap tidak diindahkan, tim akan menutup paksa. Yusuf menyampaikan, pemkab tidak bisa menindak investor dari sisi reklamasi. Sebab, reklamasi itu kewenangan pemerintah provinsi.

Satu-satunya celah untuk menindak investor nakal itu dari sisi perizinan. Tim BKPRD selalu mengkaji izin yang dikantongi pemilik usaha tersebut. ”Proses ini tidak akan pernah mundur,” tandasnya. (pen/luq)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia