Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadura
Sampang

Menanti Gong Kemendagri terkait Pengganti Bupati Fannan

Sabtu, 20 May 2017 00:12

Menanti Gong Kemendagri terkait Pengganti Bupati Fannan

()

SAMPANG – DPRD Sampang telah menggelar rapat paripurna pemberhentian bupati pada Senin (15/5). Sehari kemudian melayangkan pengganti bupati di terima Pemprov Jatim. Pemprov Jatim meneruskan usulan wakil bupati untuk menjabat bupati selama masa sisa jabatan.

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno menyampaikan, pihaknya sudah melanjutkan usulan Wabup untuk melanjutkan jabatan yang ditinggal mendiang Bupati A. Fannan Hasib. ”Bukan penjabat (Pj), tapi diusulkan menjadi bupati karena itu jabatan politik. Jadi tetap Pak Fadhilah yang menjabat bupati,” ucapnya Jumat (19/5).

Pertimbangan pemprov karena Fadhilah tidak sedang menjabat sebagai bupati. Dia hanya akan melanjutkan masa sisa jabatan A. Fannan Hasib. ”Tapi putusannya tetap dari Kemendagri. Kami melaksanakan keputusan dari Kemendagri,” jelasnya.

Dia mengatakan, setelah dilakukan pemberhentian saat paripurna, jabatan bupati otomatis tak terisi. Yang menjabat kekosongan bupati tetap Wabup yang sebelumnya mendapat SK sebagai Plt bupati. ”Bukan gubernur yang menjabat Pj Bupati Sampang. Tetap Pak Fadhilah, hanya masih sebagai Plt bupati. Kami nunggu usulan pengganti bupati dulu,” katanya.

Anom menilai, tidak ada masalah meskipun Wabup jadi bupati selama tiga kali. Sebelumnya Fadhilah pernah menjabat bupati periode 1995–2000 dan 2001–2006. Setelah Fadhilah jadi bupati, posisi Wabup tak perlu ada pengisian. ”Sebab, sisa jabatan kurang sembilan bulan lagi. Cukup bupati nanti yang menjalankan roda pemerintahan di Sampang,” katanya.

”Kalau Mendagri punya pertimbangan lain, itu keputusan Mendagri dan tidak bisa diganggu gugat. Kami hanya mengusulkan,” tandas mantan jurnalis Jawa Pos itu.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima sepakat dengan pertimbangan Pemprov Jatim. Posisi Fadhilah saat ini tidak sedang mencalonkan bupati. Dia melanjutkan masa sisa jabatan sampai awal tahun depan.

”Kalau ada multitafsir, ya silakan. Yang jelas kami sudah usulkan sesuai aturan perundang-undangan. Perkara di Mendagri ada hal yang perlu disempurnakan, kami lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh di Kota Bahari, Haryono Abdul Bari menyampaikan, ketika bupati meninggal, wajib dilakukan paripurna. Paripurna antara lain memberhentikan bupati dan mengusulkan Wabup sebagai pengganti.

”Setelah usulan pengganti bupati, Wabup belum mendapat mandat dari Mendagri sebagai bupati. Maka, gubernur adalah penjabat bupati karena setelah paripurna posisi bupati kosong,” urainya.

Mantan anggota DPRD Sampang itu memiliki pertimbangan berbeda. Wabup tidak bisa serta merta menjadi bupati. Menurut dia, dalam perundang-undangan jelas tidak ada seseorang dilantik sampai tiga kali sebagai bupati. Landasan hukumnya, pasal 60 UU 23/2014. ”Tidak ada bupati dilantik tiga kali,” katanya.

Dia menegaskan, selama tidak ada surat keputusan (SK) baru kepada Wabup, posisi bupati tetap kosong. ”Otomatis Pj bupati adalah gubernur. Sebab, handling pemerintahan tidak boleh kosong,” pungkasnya. (ghi/luq)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia