Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Sumenep

Minta Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Dibekukan

Rapat Komisi I-Sekretariat DPRD Alot

Jumat, 19 May 2017 20:08

Minta Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Dibekukan

BEDA PENDAPAT: Komisi I melakukan pertemuan dengan pihak sekretariat DPRD Sumenep Kamis (18/5). (FATHOR RAHMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

SUMENEP – Rencana pembangunan gedung DPRD Sumenep terancam molor. Kamis (18/5) anggota komisi I meminta Rp 30 miliar dana pembangunan untuk sementara dibekukan. Hal itu disampaikan saat komisi yang menangani masalah pemerintahan itu menggelar pertemuan dengan sekretariat DPRD.

 

Permintaan pembekuan dana tersebut disepakati jajaran anggota komisi I. Sebab, permintaan agar tahap perencanaan penggunaan anggaran melibatkan penegak hukum tidak dipenuhi. Dengan alasan itu, wakil rakyat meminta pembangunan gedung untuk sementara tidak diutak-atik.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath mengatakan, pihaknya sepakat dana gedung dewan dibekukan untuk sementara waktu. Anggaran tersebut tidak boleh digunakan sebelum ada kepastian keterlibatan penegak hukum. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

”Kami sudah minta sebelumnya kepada sekretariat DPRD. Agar semua proses penggunaan anggaran melibatkan kejaksaan atau jaksa. Namun, hingga kemarin tidak ada kepastian,” ucapnya.

Pihaknya berinisiatif, seluruh proses penggunaan anggaran melibatkan penegak hukum. Selain bentuk transparansi, juga sebagai kontrol langsung dari yudikatif sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Namun, pihak sekretariat hanya mengaku berkoordinasi tidak melibatkan secara langsung.

”Pembangunan ini multiyear sifatnya. Masalah alokasi dana itu kewenangan eksekutif. Namun, dalam penggunaannya kami menginginkan ada keterlibatan penegak hukum sehingga penggunaan anggaran besar ini tidak ada masalah nantinya,”ucapnya.

Pihaknya menuntut agar sekretariat DPRD segera merealisasikan rencana tersebut. Pihak kejaksaan harus dilibatkan tidak hanya sebatas pemberitahuan. Dengan adanya keterlibatan penegak hukum, proses pembangunan berjalan sesuai aturan.

”Dengan waktu yang terus berjalan, kami berharap sekretariat DPRD segera menindaklanjutinya. Dengan demikian, perencanaan konstruksi segera digelar,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dan melibatkan kejaksaan dalam perencanaan. ”Untuk sementara, kami belum berkomentar banyak. Sebab, pertemuan belum tuntas. Tapi, yang pasti kami melibatkan penegak hukum,” ucapnya singkat.

Pertemuan komisi I dengan pihak sekretariat DPRD berjalan alot. Kedua pihak bersikukuh sesuai dengan pendapat masing-masing. Komisi I mendesak melibatkan penegak hukum. Sementara sekretariat mengklaim sudah melakukan koordinasi. (fat/han/luq)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia