Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Sampang

Program Dinas KB-PPPA Sampang Tak Jalan

Berdalih karena Pejabat Baru

Jumat, 19 May 2017 17:34

Program Dinas KB-PPPA Sampang Tak Jalan

()

SAMPANG – Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) memiliki banyak kegiatan tahun ini. Namun, dari sekian kegiatan tersebut, ada beberapa program yang belum dilaksanakan.

 

Program yang tidak kunjung dilaksanakan itu seperti program advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE). Yakni, tentang kependudukan dan KB serta sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan KB.

Bahkan, program yang sudah berjalan tidak jelas sejauh apa indikator dan capaian keberhasilannya. Dinas KB-PPPA juga terkesan enggan memberikan penjelasan mengenai program yang sudah berjalan.

Dari sekian program yang menelan dana ratusan juta itu, setiap program rata-rata habis untuk biaya perjalanan dinas dan belanja mamin. Termasuk, honor penyuluh non-PNS yang mencapai Rp 438.000.000.

Kasi Pengendalian Kependudukan Dinas KB-PPPA Abd. Muhyi mengaku, pihaknya merupakan pejabat baru. Sementara, penyusun rancangan program yang tercantum dalam DPA adalah pejabat lama yang sebelumnya berada di instansinya saat ini.

”Kami menerima semua program ini hanya sebagai konsekuensi jabatan dan tugas. Sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan,” klaim Muhyi Kamis (18/5).

Dia mengakui anggaran banyak dihabiskan di perjalanan dinas, mamin, dan honor penyuluh non-PNS yang mencapai ratusan juta. Menurut dia, program yang sudah berjalan baru pelayanan KIE. Sisanya kemungkinan dilaksanakan pada triwulan III.

”Kami belum melaksanakan. Insya Allah nanti di triwulan III,” katanya.

Menurut dia, sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan KB akan digelar di ponpes yang tersebar di 14 kecamatan. Sasarannya adalah santri

 ”Kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang kesehatan pernikahan dini dan pendewasaan perkawinan,” jelasnya.

Sementara itu, advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB bertujuan membentuk kampung KB di 13 kecamatan. Sejauh ini, pihaknya baru membentuk kampung KB di Kecamatan Sreseh. Namun, kegiatan tersebut juga belum jelas.

Pihaknya masih melakukan persiapan pembentukan di tingkat kecamatan dan desa. ”Tapi yang jelas, kampung KB akan dibentuk tahun ini,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima mengatakan, dinas KB-PPPA seharusnya mampu bekerja secara maksimal. Bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Fauzan menegaskan, dinas KB-PPPA tidak boleh memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan. Sebab, saat ini sudah akan memasuki triwulan II.

”Harusnya, kegiatan seperti sosialisasi sudah dilaksanakan. Kalau ada kendala kan bisa berkoordinasi. Jangan alasan karena masih baru. Kalau begitu berhenti saja jadi PNS,” desaknya.

PNS, tegas dia, merupakan pelayan publik yang berkewajiban melayani masyarakat dengan baik. ”Mereka diberi tugas dan tanggung jawab untuk bekerja. Kalau tidak sanggup, lebih baik memundurkan diri saja,” pintanya.

Dia mengaku, anggaran yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan di setiap OPD. Kendati demikian, tim anggaran pemerintah daerah juga wajib memantau penggunaan anggaran di dinas KB-PPPA sudah bermanfaat atau tidak.

”Jadi, memang harus dipantau. Kami pun akan pantau itu. Kalau seandainya tidak bermanfaat, anggaran itu bisa dipangkas,” tandasnya. (ghi/onk/luq)

 

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia