Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Bangkalan

APBD Bangkalan Mengalir ke Polres

Jumat, 19 May 2017 17:28

APBD Bangkalan Mengalir ke Polres

()

BANGKALAN – Tahun ini Pemkab Bangkalan mengucurkan dana untuk pembangunan gedung kantor. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 19.050.000.000. Sebagian dana APBD 2017 itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana polres dan Polsek Kwanyar.

 

Dalam draf APBD 2017, anggaran tersebut digunakan untuk empat kegiatan. Yakni, gedung komisi pemilihan umum (KPU), gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) polres, gedung IT polres, dan urukan lahan Polsek Kwanyar.

Kabid Tata Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan Nur Taufik membenarkan anggaran Rp 19 miliar lebih itu sebagian untuk pembangunan gedung milik Polres Bangkalan. ”Ya, benar. Tapi, asetnya itu nanti dihibahkan,” ujarnya Kamis (18/5).

Namun, Taufik tertutup saat ditanya detail penggunaan dan pembagian anggaran Rp 19 miliar tersebut. Dia berdalih tidak tahu. ”Maaf, saya tidak tahu. Saya sedang rapat di Surabaya. Jadi tidak pegang data,” kelitnya.

Taufik menegaskan, penggunaan anggaran tersebut sah dan tidak melawan hukum. Meskipun lembaga yang menerima dana itu merupakan instansi vertikal, namun sifatnya dihibahkan. ”Tidak masalah. Lagi pula sudah dibahas juga bersama DPRD,” tegasnya.

Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan, dana APBD 2017 yang mengalir ke Polres Bangkalan itu sudah mendapat persetujuan dewan. Menurut dia, DPRD dan pemkab berinisiatif untuk membantu kegiatan polisi.

”Polres kan termasuk anggota forkopimda. Jadi tidak ada salahnya membantu kegiatan polisi di Bangkalan,” katanya berusaha diplomatis.

Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha membenarkan ada bantuan hibah terhadap lembaganya, yakni berupa gedung SPKT dan IT. ”Kalau urukan lahan bukan di Polsek Kwanyar, tetapi di Burneh. Untuk gedung SPKT melekat dengan gedung IT,” ucapnya singkat.

Langkah DPRD dan pemkab itu diprotes Direktur Jaka Jatim Bangkalan Mathur Husyairi. Menurut dia, bantuan dana hibah yang diberikan ke polres kurang tepat. Sebab, masih banyak fasilitas pembangunan di Kota Salak yang kurang layak. Misalnya, kondisi lembaga pendidikan di pelosok-pelosok desa.

”Tidak salah, tapi kurang tepat. Instansi vertikal itu sudah ada anggaran tersendiri. Ini kan kesannya gimana gitu,” katanya heran.

Mathur menyampaikan, pemkab tampaknya kurang peka terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan. Sebab, banyak fasilitas pendidikan yang belum merata tidak menjadi prioritas. Namun, malah mengedepankan instansi luar.

”Uang itu cukup besar. Andai saja digunakan untuk perbaikan gedung pelayanan di desa-desa, itu kan lebih tampak penggunaannya,” jelasnya.

Mathur menambahkan, anggaran tersebut juga bisa ditambahkan kepada honor tenaga harian lepas (THL) dan guru sukwan yang selama ini kurang diperhatikan. ”Coba anggaran miliaran itu dialokasikan kepada tenaga-tenaga pendidik, mereka pasti senang,” sarannya. (daf/onk/luq)

 

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia