Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Kolom

Merawat Demokrasi, Memajukan Rakyat

Oleh Hasani Zubair

Selasa, 09 May 2017 15:30

Merawat Demokrasi, Memajukan Rakyat

()

TAHUN depan, tiga kabupaten di Madura melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Masyarakat Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan akan memilih bupati dan wakil bupati baru pada 2018. Pilkada identik dengan demokrasi. Meski dalam praktiknya, pilkada kadang tidak sepenuhnya taat pada nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan bupati melalui mekanisme demokrasi/pilkada bukan hanya rumit, tapi juga mahal. Namun, kita sudah telanjur menyepakati bahwa demokrasi, untuk saat ini, merupakan cara paling baik memilih pemimpin. Sebab, demokrasi memungkinkan suara setiap warga dihargai.

Pilkada rumit sejak tahapan paling awal. Setiap tahapan pilkada memungkinkan terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Misalnya, penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ambil contoh Bangkalan. Jumlah penduduk kabupaten paling barat Pulau Madura ini 1.062.432 jiwa per 31 Desember 2016.

Warga Bangkalan yang wajib e-KTP sebanyak 783.632 jiwa. Namun yang sudah melakukan perekaman e-KTP baru 556.250 warga. Dengan demikian, ada 227.382 warga berusia 18 tahun ke atas yang belum melakukan rekam e-KTP. Itu data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan akhir 2016.

Data e-KTP ini perlu jadi perhatian karena merupakan salah satu dasar penyusunan DPT. Alurnya cukup rumit. Pemutakhiran DPT diawali dari penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) oleh dispendukcapil ke kementerian. Dari kementerian DP4 diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU lantas melakukan analisis dan sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir. Mengacu pada DPT terakhir, yakni Pilpres 2014, di Bangkalan terdapat 963.034 warga yang berhak mengikuti pemilihan. Rangkaian data tersebut menunjukkan anomali. Warga Bangkalan yang wajib e-KTP sebanyak 783.632 jiwa. Tapi DPT Pilpres 2014 menyebutkan, 963.034 warga memiliki hak pilih.

Rasanya sangat tidak mungkin selama kurun waktu tak sampai empat tahun terjadi kehilangan penduduk usia 18 tahun ke atas hingga 179.402 jiwa. Sebab di Bangkalan tidak pernah terjadi bencana luar bisa yang menyebabkan kematian atau pengungsian penduduk dalam jumlah ratusan ribu jiwa.

Tahapan pilkada lainnya juga tidak sepenuhnya steril dari anasir-anasir yang kontraproduktif dengan demokrasi. Mulai dari kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara berpotensi terjadi pelanggaran.

Karena itu, dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna meminimalisasi praktik yang mencederai demokrasi. Belum cukup, dibentuk pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawasi serta mengimbangi (check and balance) kinerja KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, demokrasi/pilkada itu mahal. Mari kita lihat anggaran Pilkada 2018 di tiga kabupaten di Madura yang akan melakukan suksesi bupati dan wakil bupati. Di Bangkalan, anggaran pilkada disepakati Rp 41,1 miliar lebih, di Pamekasan Rp 33,5 miliar, dan di Sampang Rp 35,4 miliar lebih. Total anggaran pilkada untuk tiga kabupaten Rp 110 miliar lebih.

Anggaran pilkada tesebut semuanya bersumber dari APBD masing-masing kabupaten. Memang, tidak semua biaya pilkada terakomodasi dalam APBD 2017. APBD Bangkalan 2017 menyediakan Rp 30 miliar untuk Pilkada 2018. Sisanya, Rp 11 miliar, akan dipenuhi melalui APBD 2018.

APBD Sampang 2017 hanya sanggup menyediakan Rp 5,25 miliar untuk Pilkada 2018. Kekurangannya, yakni Rp 30,15 miliar, bakal ditutupi APBD 2018. Sementara APBD Pamekasan 2017 menyediakan Rp 27,3 miliar untuk pilkada tahun depan. Sisanya Rp 6,2 miliar nanti diambilkan dari APBD 2018.

Seandainya biaya pilkada tiga kabupaten Rp 110 miliar lebih itu digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, niscaya 220 warga miskin bisa menikmati rumah sangat layak huni. Itu jika setiap rumah yang dibangun untuk warga miskin seharga Rp 500 juta. Jika rumah dibangun dengan biaya di bawah Rp 500 juta, tentu lebih banyak lagi warga miskin yang tersenyum senang mendapat hunian layak.

Karenanya, sungguh sayang bila demokrasi yang rumit dan mahal itu melahirkan pemimpin yang tak bisa membawa kemajuan. Diperlukan komitmen dan keberanian dari pemerintah, KPU, Bawaslu, dan masyarakat agar demokrasi/pilkada memungkinkan orang-orang mampu terpilih menjadi pemimpin.

Meski belum sempurna, demokrasi yang kita pilih sebagai jalan mencari pemimpin sudah benar. Tugas kita bersama, merawat serta mendewasakan demokrasi demi terpilihnya pemimpin yang memiliki gagasan cerdas memajukan rakyat dan mau bekerja keras mewujudkan gagasannya itu. (*)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia