Selasa, 23 Jan 2018
radarmadura
Sampang

Warga Laporkan Pungutan Prona Desa Marparan

Jumat, 21 Apr 2017 13:53

Warga Laporkan Pungutan Prona Desa Marparan

LAPORKAN KADES: Warga Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, melaporkan dugaan pungli prona di ruang SPKT Polres Sampang Kamis (20/4). (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Tujuh warga Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Sampang, mendatangi Polres Sampang sekitar pukul 11.00 Kamis (20/4). Mereka mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) proyek operasi nasional agraria (prona). Warga menuding pungutan dilakukan Kades Marparan Mohammad Romli dan perangkat desa.

Sebelumnya, warga sudah melaporkan ke Polsek Sreseh. Sejauh ini tidak ada respons. Karena itu, mereka melapor ke polres. Usai melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) mereka diminta masuk ruang tipikor satreskrim. Dua warga dimintai keterangan.

Penyidik tidak langsung membuat surat bukti lapor polisi (LP). Warga diminta melengkapi bukti-bukti pendukung dugaan pungli prona. ”Kami sudah laporkan ke polres. Kami diminta melampirkan bukti-bukti lain. Kalau soal punglinya sudah terbukti,” terang Romli, 35, salah seorang warga.

Dia mengungkapkan, program sertifikasi tanah itu berlangsung pada Februari lalu. Selama ini warga dimintai membayar pendaftaran Rp 250 ribu. Ketika sertifikat tanah sudah selesai, warga kembali diminta Rp 250 ribu. ”Total Rp 500 ribu per petak. Di Desa Marparan ada 1.700 lembar pembuatan sertifikat tanah,” jelasnya.

Romli menyebut dugaan pungli tersebut dilakukan aparatur pemerintah desa. Termasuk Kades dan petugas pengukur tanah. Apalagi, permintaan sejumlah uang itu tidak disertai kuitansi. ”Itu sudah melanggar karena tidak ada kuitansi yang diberikan kepada pendaftar prona,” katanya.

Dia mengaku juga sebagai korban yang diminta membayar Rp 500 ribu. Sertifikat tanah warga saat ini sudah ada yang selesai. Namun, warga diminta untuk membayar kembali uang tambahan dengan dilampiri surat pernyataan. Bahwa warga tidak keberatan memberikan uang tambahan ke Kades.

”Saya sudah kasih uang saat itu. Nah, setelah saya laporkan ke polsek, uang itu dikembalikan karena sudah ketahuan kalau dilaporkan,” tandasnya.

KBO Reskrim Satreskrim Polres Sampang Ipda Iwan Kusdiyanto meminta warga melengkapi bukti. Selama informasi yang dilaporkan akurat, pihaknya akan memproses sesuai mekanisme. ”Yang jelas kami akan tindak lanjuti setiap laporan warga,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kades Marparan Mohammad Romli menjelaskan, biaya mengurus prona digunakan untuk administrasi. Sebab, membutuhkan meterai empat lembar, patok, membayar petugas yang mengisi data, serta petugas ukur dan pemasang patok. ”Atas laporan itu tidak benar ada pungli. Karena dari BPN, panitia itu tidak dapat dana,” klaimnya.

Menurut dia, biaya yang diminta hanya Rp 400 ribu. Uang tersebut diminta kepada pendaftar atas kesepakatan BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. ”Semua sudah disepakati. Berita acara ada, pernyataan dari warga yang daftar juga ada. Jumlahnya 1.700 bidang,” terangnya.

Menurut Kades Romli, pelapor mendaftar prona di akhir-akhir. Ketika ada laporan ke polsek, uang warga Rp 250 ribu dikembalikan oleh panitia. ”Pokoknya maksimal pendaftar diminta Rp 400 ribu,” tukasnya. (ghi/luq)

 

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia