Minggu, 18 Feb 2018
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

F-PDI P Soroti Rekrutmen THL Pemkot 

Jumat, 10 Nov 2017 17:00 | editor : Budhi Prasetya

rekrutmen CPNS

Jumlah PNS yang terus menyusut menjadi dalih pemkot merekrut THL. (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Upaya pemerintah kota (Pemkot) Madiun menambal kekurangan pegawai dengan rekrutmen tenaga harian lepas (THL) mendapat sorotan kalangan DPRD setempat. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agaknya berseberangan pendapat soal rekrutmen THL tersebut. Ini lantaran rawan terjadi praktik kolusi dalam proses rekrutmennya. 

Tidak adanya aturan atau mekanisme yang jelas jadi salah satu alasannya. Meskipun pihak pemkot mengklaim THL sebagai tenaga spesifik. 

‘’Kalau bicara butuh, ya seluruh pemerintah daerah butuh karena ada moratorium. Tapi tidak segampang itu,’’ tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, Senin (6/11).

Menurut dia, antara tenaga honorer dan THL serupa tapi tidak sama. Honorer direkrut berdasarkan surat keputusan wali kota. 

Sedangkan rekrutmen THL cukup di tangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kesamaan keduanya, proses rekrutmen tidak sepenuhnya terbuka. 

‘’Tidak diumumkan secara luas. Lihat saja di website pemkot yang hanya ada satu atau dua lowongan, dalam praktiknya banyak THL atau honorer dalam berbagai kegiatan,’’ bebernya.

Andi tidak serta merta mencap rekrutmen THL dan honorer ini buruk. Jika kegiatan atau program di OPD memang membutuhkan tenaga yang punya kompetensi khusus, maka rekrutmen tidak terelakkan. 

Namun, dia menyayangkan proses rekrutmen yang terkesan tertutup hingga kental hubungan darah atau perkawanan. 

‘’Nanti tahu-tahu yang direkrut keponakan pak ini atau pak itu,’’ sebut Andi.

Dengan dalih memerlukan tenaga yang kompeten di bidangnya, kata dia, lowongan mestinya diumumkan secara luas. Dengan begitu bakal didapat THL dengan kualitas baik. 

Andi menyebut fraksinya akan memelototi belanja di APBD yang membiayai upah tenaga honorer dan THL di pos kegiatan atau program tertentu. 

‘’Nanti terlihat apakah kebijakan rekrutmen THL atau honorer merupakan bentuk pemborosan atau tidak,’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono membenarkan kebutuhan tenaga menjadi persoalan akut di lingkup pemerintah daerah mana pun. Sebab, moratorium rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sudah berlangsung enam tahun. 

Jumlah kebutuhan tenaga semakin bertambah saban tahun lantaran seiring adanya ASN yang pensiun. Pemkot dan dewan kerap mengonsultasikan kebutuhan tenaga ini ke pemerintah pusat. 

‘’Kami terus usul tapi belum ada tanggapan memuaskan,’’ ungkapnya.

Istono menilai langkah pemkot merekrut THL atau honorer sebagai upaya penyelamatan. Namun, dia juga meminta proses rekrutmen harus jelas. Sejumlah fraksi di dewan kerap menyoal rekrutmen yang dinilai kurang transparan. 

‘’Butuh kecermatan atau kehati-hatian, tidak serta merta butuh lalu rekrut begitu,’’ tandasnya. 

(mn/naz/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia