Selasa, 20 Feb 2018
radarmadiun
icon featured
Kota Madiun

Berkomitmen Mandirikan ULP Tapi Terkendala SDM

Rabu, 08 Nov 2017 14:30 | editor : Budhi Prasetya

e-procurement Kota Madiun

Sekda Kota Madiun Maidi saat memberikan keterangan kepada awak media beberapa waktu lalu (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Delapan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan tata kelola anggaran mendapat tanggapan serius Pemkot Madiun. Ini lantaran rekomendasi itu diyakini bisa mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 

Arif Nurcahyo, ketua Tim Pencegahan TPK Wilayah Jatim, Deputi Bidang Pencegahan KPK, mengungkapkan jika penerapan e-planning untuk proses penganggaran menjadi obat mujarab membunuh virus korupsi. 

Selain itu juga didukung dengan pelaksanaan e-procurement dan unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dalam proses pengadaan barang dan jasa. ULP jadi pengawal proses pengadaan barang dan jasa dari perencanaan sampai pelaksanaan pengadaan. 

Mereka turut berperan dalam sistem e-procurement yang terintegrasi dengan e-planning dan e-budgeting. 

‘’ULP nantinya juga punya database sendiri, mengenai pengadaan apa yang harus dijalankan mengacu pada rencana yang ada di e-planning. Kalau selama ini ULP kan hanya menunggu OPD mau belanja apa,’’ papar Arif, Senin (6/11)

Arif mengapresiasi langkah pemkot yang menerapkan e-planning di Bappeda sejak 2013 lalu. Hanya saja, sistem itu belum terintegrasi dengan e-budgeting dan e-procurement maupun kebijakan memandirikan ULP. 

Menurut Arif, itu menjadi pekerjaan rumah pemkot sekaligus komitmen duet Wali Kota Sugeng Rismiyanto dan Armaya.  Pemkot harus mampu mengekor langkah Pemkot Surabaya dalam menerapkan e-government. 

‘’Terlepas dari sistem yang digunakan, tetap diperlukan integritas dan komitmen dari pimpinan daerah. Ketika kepala daerah berkomitmen, harapannya diikuti oleh pejabat di bawahnya,’’ urai Arif.

Sekda Maidi menyatakan siap menerapkan delapan obat penawar untuk menangkal virus korupsi sebagaimana rekomendasi KPK. Pemkot tinggal mengintegrasikan aplikasi sakti yang tertanam di masing-masing OPD untuk mewujudkan e-government. 

Selama ini sistem tersebut tercerai-berai. Di antaranya e-planning di Bappeda, e-budgeting di BPKAD, e-procurement di Pokja ULP, dan e-monev di Adbang. 

‘’Sistem-sistem di masing-masing OPD itu tinggal disinkronkan dalam satu database atau aplikasi yang sama. Prinsipnya kami siap mewujudkan itu di tahun 2018,’’ tegas Maidi. 

Selain penerapan e-planning dan e-budgeting, Maidi menyatakan pemkot berkomitmen memandirikan ULP sesuai saran dari KPK.  Hanya saja, pemkot terkendala sumber daya manusia (SDM) yang jelas tidak dapat disulap dalam waktu dekat. 

‘’Pemkot harus lakukan semuanya (delapan komitmen dengan KPK, Red). Kami yakin kok, teman-teman mau diajak berbenah. Mulai 2018 Insya Allah kami terapkan,’’ janji Maidi. 

(mn/naz/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia