Rabu, 22 Nov 2017
radarmadiun
icon featured
Magetan

Warga Ngotot Tolak Rombongan Dump Truck Lewati Jalan Desa

Rabu, 13 Sep 2017 19:17 | editor : Budhi Prasetya

Pertemuan antara warga, sopir dan pengusaha tambang dengan pihak pemkab serta Polres Magetan di ruang Ki Mageti berlangsung alot, Selasa (12/9).

Pertemuan antara warga, sopir dan pengusaha tambang dengan pihak pemkab serta Polres Magetan di ruang Ki Mageti berlangsung alot, Selasa (12/9). (Andi Chorniawan/Radar Magetan)

MAGETAN – Seperti benang kusut, polemik antara warga desa dengan sopir dump truck sulit terurai. Pertemuan yang digagas pihak pemerintah kabupaten (pemkab) Magetan, Selasa (12/9) kemarin pun berjalan alot. 

Ini lantaran perwakilan warga, sopir, dan pengusaha tambang bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Mereka masih enggan menyetujui sejumlah usulan pemkab yang dilontarkan dalam pertemuan di ruang Ki Mageti itu. 

Meski masih diwarnai penolakan, pemkab tetap akan mengambil langkah. Bersama dewan, pemkab akan menemui pemerintah provinsi (pemprov) untuk mencari solusi. 

‘’Sementara menunggu jawaban, akses jalan dibuka tapi dibatasi sesuai kriteria yang kami sampaikan,’’ papar Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Trianto (BT).  

Ketua Komisi D Pangayoman, Plt Kepala Dishub Siran, Pasi Intel Kodim 0804/Magetan Kapten Inf Kiswanto, dan Kasatlantas Polres Magetan AKP Hankie Fuariputra, terlihat hadi dalam pertemuan tersebut. 

Pun, jajaran jajaran empat kapolsek dan danranmil serta perangkat kecamatan dan desa. Terlihat pula perwakilan warga terdampak, sopir dump truck, pengusaha tambang, dan pihak PT Waskita Karya (WK). 

‘’Yang kami tawarkan ini sesuai keinginan warga memenuhi win-win solution berpedoman pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,’’ sebut BT.  

BT menjelaskan, akses jalan dibuka bagi pengemudi dump truck dengan lima catatan yang harus dipatuhi. Yakni, setiap kendaraan tidak diperbolehkan mengangkut muatan lebih dari empat meter kubik atau delapan ton berdasar jumlah berat bruto (JBB). 

Sedangkan bak muatan harus ditutup terpal dengan rapi agar tidak mengakibatkan debu beterbangan. Ketentuan lain, laju kecepatan kendaraan maksimal 40 kilometer per jam. 

Kemudian, dump truck dilarang melintas pukul 06.00–08.00 karena merupakan jam pelajar berangkat sekolah dan warga menuju tempat kerja. Terakhir, jarak saat melaju antara satu dump truck dengan lainnya minimal 50 meter. 

‘’Boleh beriring-iringan tapi jangan sampai kayak kereta,’’ pintanya. 

Dia menambahkan, ada tiga aturan yang diterapkan kepada pihak penambang. Yakni, hanya boleh mengisi muatan ke bak truk sebanyak empat meter kubik atau delapan ton JBB. 

Lalu, wajib mengurangi potensi debu beterbangan dengan melakukan penyiraman rutin di jalur yang dilalui kendaraan besar tersebut. Selain itu, wajib melunasi pajak minerba. 

Sementara, warga dilarang menutup akses jalan atau aktivitas transportasi. Sebab, aksi tersebut melanggar pasal 28 UU 22/2009. 

‘’Jika para sopir sudah patuh kan tidak ada alasan menutup akses jalan,’’ tuturnya. 

Mantan asisten III pemkab ini menegaskan, pihaknya juga berkewajiban memperbaiki jalan yang rusak terdampak aktivitas dump truck. Namun, dia meminta warga memahami bahwa proses perbaikan itu disesuaikan dengan mekanisme dan ketersediaan anggaran. 

Pihaknya juga berjanji bakal memberikan pengawasan secara kontinyu di jalur yang dilalui kendaraan besar itu. 

‘’Kami akan bentuk tim dari unsur polisi, dishub, bagian SDA (sumber daya alam, Red) dan berkoordinasi dengan dewan. Jika ada yang melanggar tentunya akan ada sanksi penindakan hukum,’’ urainya. 

Sejumlah perwakilan warga langsung bereaksi terhadap usulan yang dipaparkan sekda. Andi, warga Desa Kembangan, Sukomoro, misalnya, menilai usulan tersebut tidak jauh berbeda dengan saat rapat pertama 5 September lalu. 

Pun dia meyakini usulan itu tidak akan berdampak signifikan selama kendaraan masih lewat permukiman warga. 

‘’Selama dua-tiga tahun lebih warga menderita kerugian akibat jalur transportasi. Sampai saat ini aktivitasnya terus berjalan dan entah sampai kapan terus begini,’’ bebernya.  

Dia juga meminta kepada para pejabat yang datang dalam rapat untuk mau datang melihat lokasi agar mengetahui siapa yang memicu munculnya permasalahan itu. Pun mengetahui kondisi riil kerusakan wilayah pertambangan. 

‘’Itu kerusakan dari fisik, belum dari sisi kemanusiannya. Kalau terus-terusan tanpa ada tindak lanjut, mungkin ada warga yang mati karena sakit pernapasan dan kecelakaan lalu lintas. Apakah penambang akan memberikan ganti rugi? Bisa tho mengganti nyawa orang yang hilang?’’ ujarnya dengan nada emosional. 

Andi menegaskan, sudah ada kesepakatan dari warga Kembangan akan tetap menolak dump truck melintas. Karena itu, dia meminta pemkab membuatkan jalur khusus untuk dilalui kendaraan besar itu. 

‘’Sampai hari ini (kemarin, Red) warga menolak. Jangan dipaksa untuk mengiyakan,’’ tegasnya. 

Penolakan juga dilontarkan Susanto, perwakilan warga Desa Tanjungsepreh, Maospati. Dia menilai, aktivitas lalu-lalang dump truck sudah tidak bisa ditoleransi lagi. 

Apa yang dilontarkannya bukan tanpa alasan. Sebab, hasil pantauan warga dan Kapolsek Maospati Kompol Basuki Dwi Koranto di lapangan, sebanyak 175 kendaraan per jam melintas di desanya. Artinya, ada dua hingga tiga kendaraan melintas per menit. 

‘’Yang paling layak hanya jalur di Glodok (Desa Pelem, Karangrejo, Red). Tapi karena kondisinya saat ini rusak ya lebih baik dihentikan saja aktivitas penambangan ini sebelum ada perbaikan,’’ pintanya. 

(mn/cor/sib/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia