Sabtu, 23 Sep 2017
radarmadiun
Kota Madiun

Mobil Operasional Ditarik, Wakil Rakyat Terima Ini 

Kamis, 13 Jul 2017 17:00 | editor : Budhi Prasetya

Mobil dinas milik anggota DPRD Kota Madiun bakal ditarik seiring diberlakukannya PP 18/2017.

Mobil dinas milik anggota DPRD Kota Madiun bakal ditarik seiring diberlakukannya PP 18/2017. (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Kantong wakil rakyat sebentar lagi bisa bertambah tebal. Terbitnya PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD membawa dampak signifikan bagi para legislator di daerah, termasuk Kota Madiun. 

Selain pendapatannya dipastikan naik, beberapa fasilitas juga bakal diganti. Salah satunya fasilitas kendaraan dinas. Salah satunya terkait mobil operasional. 

Jika PP 18/2017 mulai diberlakukan, mobil-mobil tersebut bakal dikembalikan. Sebagai gantinya, mereka bakal mendapatkan uang transpor sebesar Rp 7,2 juta. 

‘’Di internal, kami ikuti aturannya seperti apa,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Istono, Selasa (11/7).

Kendati demikian, Istono mengungkapkan jika saat ini lembaganya belum bisa memutuskan. Sebab, untuk memutuskan persoalan ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut bersama anggota DPRD lainnya. Sehingga dirinya tidak bisa asal menjustifikasi. 

‘’Kalau itu relatif. Tidak bisa dijustifikasi satu orang dengan orang yang lain. Terpenting, kami ikuti aturannya saja,’’ terang politikus Partai Demokrat itu.

Menurut Sekda Maidi, bila mengacu PP 18/2017, mobil dinas yang selama ini dipegang pimpinan dan alat kelengkapan dewan memang mesti dikembalikan ke pemkot. Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu sebelum mengambil kebijakan. 

‘’Apakah tetap memberikan mobil dinas itu sebagai transportasi atau menggantinya dengan tunjangan, saat ini sedang dibahas,’’ ungkapnya.

Menurut dia, pembahasan bakal menyangkut prinsip efisiensi. Bila penggunaan mobil dinas justru menghemat anggaran daerah, tak menutup kemungkinan kebijakan itu bakal ditetapkan. 

Sebaliknya, apabila pemberian tunjangan sebagai pengganti penarikan mobil dinas akan membebani anggaran daerah, kebijakan itu bakal dievaluasi. 

’’Nanti akan kami lihat dulu. Apakah pemberian tunjangan transportasi sudah bisa meng-cover kinerja anggota dewan,’’ jelas pejabat asal Magetan itu.

Yang jelas, setiap kebijakan yang diambil tidak akan sampai menyalahi aturan. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan optimal. Meski begitu, Maidi menyebut kepastian terealisasinya pemberian tunjangan itu dapat dilihat saat APBD Perubahan 2017. 

‘’Paling cepat nanti saat PAK,’’ tuturnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madiun, saat ini ada sekitar 8 unit mobil dinas yang digunakan operasional anggota dewan. Meliputi Honda CRV, Toyota Innova, dan Toyota Avanza. 

(mn/her/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia