Kamis, 21 Sep 2017
radarmadiun
Mejayan
Berdalih Perbaikan Jalan Tugas Pemkab

Suratno : Kami Tunduk Peraturan, Bukan Person

Kamis, 13 Jul 2017 12:30 | editor : Budhi Prasetya

Aksi protes warga Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Madiun hari Selasa (11/7) lalu

Aksi protes warga Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Madiun hari Selasa (11/7) lalu (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MEJAYAN - Kedatangan warga Dusun Kedungtelo, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, ke lokasi tambang galian C tidak serta merta membuat Suratno bergeming. 

Kerusakan jalan di desa itu memang sebagian besar diakibatkan lalu lalang kendaraan pengankut material galian C . Namun, pengusaha satu ini tidak berkewajiban memperbaiki jalan aspal yang sudah berganti bebatuan tersebut. 

Mengingat jalan tersebut adalah milik Kabupaten Madiun. Sehingga kewenangan perbaikan menjadi tanggungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun. 

‘’Sesuai prosedurnya, jalan kabupaten ya diperbaiki pemkab,’’ tegas Suratno. 

Dia mengatakan, memang sudah menjadi kewajiban pengusaha jika terjadi kerusakan yang diakibatkan aktivitas galian C. Namun, setiap kerusakan tidak dapat serta merta dibangun dan diperbaiki kembali. 

Ada regulasi yang mengatur mekanisme perbaikannya sesuai standar perjanjian yang dipresentasikan di hadapan dinas lingkungan hidup (DLH), dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), serta Pelayanan dan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. 

Terlebih, pihaknya sudah membayar pajak kepada Pemkab Madiun sebesar Rp 10 juta setiap bulannya. Sebagian pajak seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas jalan yang rusak. 

’’Kami tunduk pada peraturan, bukan pada person,’’ terangnya.

Kendati enggan memperbaiki kerusakan jalan, namun pengusaha memberikan alternatif lain kepada warga. Pihaknya bakal memperbaiki secara berkala kerusakan jalan tersebut. 

Ini lantaran aktivitas tambang seluas 9,3 hektare belum sepenuhnya kelar. Sehingga jika jalan tersebut diperbaiki, otomatis bakal rusak lagi. Pihaknya pun tidak dapat memastikan apakah tanah uruk tersebut kelar ditambang. Lantaran sejauh ini baru dikeruk seluas 3 hektare saja. 

‘’Hanya perbaikan sementara, tidak total,’’ imbuhnya.

Suratno mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan kapan kegiatan tambang itu selesai. Namun, sesuai izin yang dikantonginya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, izin hanya berlaku selama empat tahun. 

Sementara kegiatan tambang baru berlangsung sekitar empat bulan. Tanah uruk yang digalinya dipasok untuk pembangunan proyek nasional double track KA Jombang – Madiun, tol Mantingan–Kertosono (Manker), serta perorangan. 

SUratno mengungkapkan bahwa sejak sebelum bulan Ramadan lalu, pihaknya tak lagi melewati jalan warga tersebut. 

‘’Kami sudah membuat MoU (nota kesepahaman) dengan perhutani untuk melewati jalan di sana,’’ ungkapnya.

Meski tak dapat mengakomodasi permintaan perbaikan jalan, namun dirinya bakal membayarkan uang kompensasinya. 

Pasca mengadakan pertemuan di Balai Desa Kaligunting dengan para warga terdampak, uang kompensasi sebesar Rp 5.000 yang dijanjikan setiap satu truk tanah uruk yang dijual bakal diberikan. 

Tunggakan kompensasi selama tiga bulan bukanlah kesalahan dari pihak pengusaha. Melainkan manajemen koordinator pembayaran kompensasi yang kurang koordinasi. 

‘’Koordinator itu yang bentuk juga langsung dari warga,’’ urainya.

Masalah pembagiannya, selama ini ditentukan oleh koordinator tersebut. Pihaknya akan membayar sesuai volume tanah yang sudah dijual. Kendati setiap harinya volume tanah yang berhasil dijual tidak dapat diprediksi jumlahnya. 

Namun, untuk pembayaran uang kompensasi kepada pemerintah desa Kaligunting sebesar Rp 5.000 itu pula bakal diselesaikan pasca kompensasi kepada warga terselesaikan. 

‘‘Saya kira wajar jika warga menyampaikan tuntutannya. Kami akan penuhi,’’ pungkas Suratno.

(mn/bel/sib/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia