Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Hukum

Kadindik Jatim Serahkan Proses Hukum Dugaan Pungli ke Polisi

Jumat, 19 May 2017 15:30

Kadindik Jatim Serahkan Proses Hukum Dugaan Pungli ke Polisi

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Madiun Kresna Herlambang (rambut putih) saat keluar dari ruang Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Madiun Kota, Senin (15/5). (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Dugaan pungutan liar (pungli) di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun membuat Saiful Rahman meradang. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur itu sepakat agar oknum pelaku pungli diproses hukum. 

Dirinya juga menegaskan jika pihaknya tidak memungut biaya dalam pengurusan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dan pensiun guru SMA sederajat di wilayah Kota/Kabupaten Madiun. 

‘’Seharusnya itu (pungutan, Red) semua nggak ada. Kan semuanya sudah dianggarkan,’’ kata Saiful saat dihubungi Jawa Pos Radar Madiun, Kamis (18/5).

Pun sebenarnya Saiful berharap agar praktik dugaan pungli itu tidak benar-benar terbukti. Pasalnya dirinya sudah berulang kali menekankan agar tidak ada praktik pungli di dunia pendidikan. 

‘’Persepsi-persepsi yang namanya itu (pungli) harus dihapuskan,’’ tegasnya.

Dia juga meminta agar semua pihak menahan diri. Terutama tetap memberi kesempatan pada penyidik Polres Madiun Kota untuk menindaklanjuti kasus tersebut. 

Publik sepatutnya juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan seorang pun tersangka. 

‘’Biarkan proses hukumnya berjalan dulu,’’ imbuhnya. (her/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia