Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Caruban

Lahan Pengganti Perlambat Pembebasan Tanah Pelat Merah

Jumat, 19 May 2017 15:00

Lahan Pengganti Perlambat Pembebasan Tanah Pelat Merah

Ruas jalan Tol Manker yang melintas di Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MADIUN - Pembebasan lahan terdapak proyek tol Mantingan - Kertosono (Manker) masih menyisakan masalah yang pelik. Ini terkait dengan regulasi pembebasan lahan. Pembebasan lahan berstatus tanah negara atau pemerintah tidak semudah dibanding lahan masyarakat. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Madiun. Progres pembebasan lahan pelat merah terdampak proyek nasional tersebut harus melewati jalan berliku. Panjangnya mekanisme pembebasan lahan menyita waktu. Izinnya pun tak cukup hanya di level Pemkab Madiun. 

BACA : Lahan Pelat Merah Terdampak Tol Manker Sulit Dibebaskan

 

eperti tanah kas desa (TKD) yang harus mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Parahnya, hingga pertengahan tahun ini, dari 72 TKD baru 2 bidang saja yang sudah mendapatkan restu dari Pak De Karwo –sapaan Gubernur Jatim Soekarwo. 

‘’Karena pengelolaan barang milik negara ada aturan khusus. Di antaranya harus ada tanah penggantinya terlebih dulu,’’ kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono. 

Dwi menuturkan jika hingga kini masih ada dua desa yang belum menyiapkan tanah pengganti TKD. Di antaranya, TKD Bongsopotro, Saradan; dan TKD Bagi, Madiun. Sebab, mencari tanah pengganti TKD memang tidak mudah. 

Dwi menegaskan, belum terbebaskannya puluhan bidang TKD tidak menghambat pembangunan fisik Tol Manker. Seperti TKD Bongsopotro yang kini sudah diuruk dan siap ditransformasikan menjadi hutan beton. 

Dengan catatan, sudah terjalin musyawarah dan kesepakatan dengan pemerintah desa (pemdes) setempat. Jika harus menunggu pembebasan lahan kelar terlebih dulu, tentunya pembangunan fisik semakin mustahil dirampungkan. 

‘’Tapi kami melakukan percepatan pembebasan. Juga intens berkoordinasi dengan instansi lain,’’ paparnya.

Pembebasan Pasar Hewan Bajulan tak kalah memusingkan. Setidaknya terdapat dua bidang tanah yang digunakan untuk pasar hewan tersebut. Namun, hingga kini belum terealisasi pembebasannya. 

Saat ini tahapan pembebasannya baru menapaki identifikasi kepemilikan tanah. Setelah tanah itu diuruk dan diketahui luasannya lalu diverifikasi, barulah nilai appraisal-nya dapat ditentukan. 

‘’Setelah ada kesepakatan dengan pemilik tanah, baru bisa tukar guling,’’ jelasnya.

Sementara tanah wakaf di Desa/Kecamatan Sawahan sejauh ini juga belum terbebaskan. Bahkan, izin untuk membebaskan tanah ini harus melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementrian Agama (Kemenag). 

Juga harus disiapkan lahan pengganti terlebih dulu. Pencarian lahan pengganti inilah yang selama ini membuat progres pembebasan lahan menjadi lambat. 

‘’Masing-masing punya aturan main sendiri-sendiri,’’ tuturnya.

Tanah milik Perhutani KPH Saradan yang turut terdampak Tol Manker juga baru-baru ini saja dapat digarap. Pembebasan tanah milik badan usaha milik negara (BUMN) ini jauh berbeda dengan tanah-tanah berpelat merah lainnya. 

Tanah ini tidak memerlukan tanah pengganti. Namun, pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) harus membayar biaya kompensasi. Yakni, ganti rugi terhadap tegakan terdampak pembangunan Tol Manker. 

Sebab, tegakan tersebut memiliki nilai harapan hidup hingga puluhan tahun ke depan sebelum ditebang. 

‘’Kalau tanah masyarakat sudah selesai pembebasannya. Tinggal tanah milik negara saja,’’ terangnya. (bel/fin/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia