Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Caruban

Lahan Pelat Merah Terdampak Tol Manker Sulit Dibebaskan

Beda Pemerintahan, Beda Regulasi Pembebasan

Jumat, 19 May 2017 14:15

Lahan Pelat Merah Terdampak Tol Manker Sulit Dibebaskan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MADIUN – Lain ladang lain belalang, begitu bunyi pepatah yang tepat untuk menggambarkan proses pembebasan lahan  terdampak proyek Tol Mantingan-Kertosono (Manker). Berbeda jenis tanah pemerintah, berbeda pula regulasi pembebasannya. 

Progres pembebasan lahan pelat merah terdampak proyek nasional tersebut harus melewati jalan berliku. Panjangnya mekanisme pembebasan lahan menyita waktu. Izinnya pun tak cukup hanya di level Pemkab Madiun. 

Seperti tanah kas desa (TKD) yang harus mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Parahnya, hingga pertengahan tahun ini, dari 72 TKD baru 2 bidang saja yang sudah mendapatkan restu dari Pak De Karwo –sapaan Gubernur Jatim Soekarwo. 

Yakni, TKD Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Sedangkan lainnya masih berkutat mendapatkan izin dari Bupati Madiun Muhtarom. 

‘’Karena pengelolaan barang milik negara ada aturan khusus. Di antaranya harus ada tanah penggantinya terlebih dulu,’’ kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono. 

Parahnya, hingga kini terdapat dua desa yang juga belum menyiapkan tanah pengganti TKD. Di antaranya, TKD Bongsopotro, Saradan; dan TKD Bagi, Madiun. Sebab, mencari tanah pengganti TKD memang tidak mudah. 

Kelas tanah pengganti juga harus sama dengan TKD lama. Setelah pengukuran tanah pengganti dan TKD-nya kelar, baru dapat disampaikan nilai appraisal-nya. Bahkan, masih harus melewati proses tawar-menawar dengan si pemilik tanah. 

‘’Pembebasannya berbeda dengan tanah masyarakat,’’ ungkapnya. (bel/fin/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia