Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Magetan

Diperiksa Delapan Jam, Sumarjoko Didampingi Empat PH

Kamis, 18 May 2017 18:30

Diperiksa Delapan Jam, Sumarjoko Didampingi Empat PH

Sumarjoko, tersangka dugaan korupsi pengadaan sepatu PNS, diperiksa di ruang Kasi Intelijen Kejari Magetan (Andi Chorniawan/Radar Magetan)

MAGETAN – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) sepatu PNS yang menyeret Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Magetan, Sumarjoko terus bergulir. 

Rabu (17/5) kemarin, Sumarjoko kembali diperiksa tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) setempat. Kepala bappeda litbang itu menjalani pemeriksaan selama delapan jam sejak pukul 10.00 Wib. 

Dalam pemeriksaan itu, Sumarjoko didampingi oleh empat penasehat hukum (PH) dari tim Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Ngawi. 

Kasipidsus Kejari Achmad Taufik Hidayat menjelaskan, fokus pemeriksaan adalah menggali lebih jauh peran Sumarjoko sebagai tersangka. Pun penetapan tersangka pada 10 Mei lalu berdasar alat bukti yang sudah cukup. 

Mulai dokumen, keterangan saksi, hingga saksi ahli. Dari bukti yang didapatkan tersebut mengarah pada dugaan bahwa posisi kepala bappeda litbang digunakan untuk merencanakan korupsi sepatu. 

‘’Dalam hal ini, peran Sumarjoko sangat dominan sebagai pengambil kebijakan pengadaan dan penganganggarannya,’’ katanya. 

Pantauan Jawa Pos Radar Magetan, Sumarjoko yang mengenakan kemeja motif kotak kotak warna putih kombinasi merah dan hitam tampak berada di ruang kasi pidsus didampingi tiga PH-nya. Namun pindah ke ruang kasi intelijen sekitar pukul 11.30 Wib. 

Taufik mengatakan, penyidik belum mengarah kemungkinan adanya tersangka baru dari pihak yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari Sumarjoko. Sejauh ini pihaknya masih fokus dalam penyidikan pria 52 tahun itu sebagai tersangka. 

Keterangan yang telah didapatkan dilakukan pendalaman. Pun tidak hanya Sumarjoko yang dimintai keterangan sebagai tersangka, tapi juga saksi dari sejumlah staf bappeda litbang, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pihak perajin kulit. 

‘’Karena itu, jika memang diperlukan kami akan memperpanjang masa penanahanan dari yang sebelumnya 20 hari,’’ paparnya. 

Jaksa asal Madura ini menerangkan, pemeriksaan dengan pendampingan PH merupakan hak Sumarjoko. Yakni, memberikan keterangan, mengajukan, mendatangkan saksi dan saksi ahli serta melakukan pembelaan. 

‘’Makanya kami memberikan kesempatan mencari PH sendiri setelah PH yang kami tunjuk ditolak,’’ ucapnya. 

Faisol, salah seorang PH Sumarjoko, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya sepenuhnya merupakan kewenangan jaksa penuntut umum (JPU). Pihaknya menghormati hal itu sebagai proses hukum. 

Kendati demikian, timnya selaku yang diberikan kuasa hukum juga punya hak dan kewajiban memberikan masukan dalam proses penyidikan tersebut. Pun mengedepankan azas praduga tidak bersalah. 

Disinggung soal alat bukti yang ditemukan penyidik, Faisol masih enggan berkomentar. Dia menyebut masih perlu mempelajarinya. 

‘’Langkah kami masih jauh. Kami juga belum bisa memutuskan apakah akan mengambil penangguhan atau praperadilan,’’ paparnya. (cor/isd/jprm) 

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia