Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Kota Madiun

Kabur dari Rumah, Pilih Jadi PL Freelance

Rabu, 17 May 2017 15:30

Kabur dari Rumah, Pilih Jadi PL Freelance

Razia Satpol PP Kota Madiun yang menyasar kamar kos beberapa waktu lalu (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Agaknya masih ada warga yang mengangap sepele masalah kartu identitas. Dira –nama samaran- salah satunya. Remaja putri ini terkesan tidak menganggap serius atas kepemilikan kartu identitas diri. 

Akibatnya, dirinya harus rela digelandang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun. Dira mati kutu saat petugas Satpol PP menggedor pintu kamar kosnya di Jalan Dawuhan, Kelurahan Banjarejo, Senin lalu (15/5). 

Dia langsung gelagapan ketika petugas penegak perda itu menanyakan kartu identitasnya. Jawaban asal pun terpaksa dilontarkannya kepada petugas yang mulai mendesaknya untuk menunjukkan kartu identitas. 

Remaja putri yang mengaku berasal dari Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, itu sempat berkelit jika kartu identitasnya masih dalam proses perekaman. Namun, petugas Satpol PP tak langsung percaya begitu saja pengakuan Dira. 

Karena tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), petugas langsung membawa cewek berambut pirang itu ke kantor Satpol PP di Jalan Parikesit. 

‘’Anaknya tidak jujur, berbelit-belit keterangan yang diberikan,’’ kata Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Madiun Elizabeth Eny Trisnawati Kadari, Selasa (16/5).

Menurut pengakuan Dira, dirinya sudah kabur dari rumah sekitar lima tahun silam. Untuk mencukupi kebutuhan hidup selama pelariannnya, Dira bekerja sebagai pemandu lagu (PL) freelance di salah satu tempat hiburan malam di Kota Madiun. 

‘’Setelah dilakukan pembinaan, kami kemudian memanggil orang tuanya untuk datang menjemput. Tapi sebelum itu kami meminta Dira untuk membuat surat pernyataan,’’ jelasnya.

Selain Dira, sepanjang sepekan terakhir petugas Satpol PP telah mengamankan sedikitnya lima pasangan bukan suami istri yang tepergok sedang berduaan di kamar kos. Karena perbuatannya itu, mereka terancam sanksi tidak pidana ringan (tipiring). 

‘’Mereka juga tidak mampu menunjukkan surat keterangan nikah,’’ timpal Kasi Operasi, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Madiun Suwarno.

Suwarno juga menyiapkan sanksi bagi pemilik rumah kos yang menyalahi aturan. Selain sanksi tipiring, pihaknya juga bakal merekomendasikan pencabutan izin usaha rumah kos atau pemondokan setelah melayangkan surat peringatan terlebih dahulu. 

‘’Ada sanksi bagi rumah kos yang kedapatan melanggar,’’ tegasnya.

Saat ini proses penertiban rumah kos itu sedang diselidiki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP. Pihaknya mulai memelototi data 249 rumah kos yang terdata di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Usaha Mikro. 

Hasil penyelidikan sementara, satu rumah kos di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, menjadi bidikan. Sebab, rumah kos yang dikelola oleh pengusaha asal Magetan itu didapati sering menjadi tempat kumpul kebo. 

‘’Ini masih dalam proses. Kalau memang tidak bisa memperbaiki pengelolaannya, akan dicabut izin usahanya,’’ tandasnya. (mg8/her/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia