Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Kriminalitas

Terima SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Bayar Ratusan Ribu

Selasa, 16 May 2017 15:00

Terima SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun, Bayar Ratusan Ribu

Salah seorang saksi dugaan pungli SK Pensiun guru usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Madiun, Senin (15/5) (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Dugaan pungutan liar dalam pengurusan SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun di lingkup Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) Kota Madiun seolah menegaskan istilah tidak ada yang gratis dalam urusan kedinasan. 

Tim saber pungli sudah menemukan bukti awal dalam praktik dugaan pungutan tidak beres tersebut. Itu berupa uang tunai sebesar Rp 9 juta berikut dokumen dan satu unit handphone yang disita dari hasil operasi tangkap tangan (OTT), Jumat lalu (12/5). 

Barang bukti ini ditemukan di salah satu laci meja pegawai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jatim Wilayah Madiun. Lokasi kantor cabang dinas tersebut berada satu kompleks dengan gedung Bakorwil Madiun yang berada di Jalan Pahlawan. 

‘’Iya, ada OTT,’’ kata Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Logos Bintoro kepada awak media, Senin (15/5). 

Sementara itu informasi yan didapat wartawan Jawa Pos Radar Madiun, nominal pungutan yang dipatok bervariasi. Guru yang hendak mengambil SK kenaikan pangkat dipungut Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Sedangkan guru yang menerima SK pensiun dipatok Rp 400 ribu. 

Salah seorang guru SMK di Kota Madiun menyebut jika sempat dimintai uang saat ingin mengambil SK pensiun. Ketika itu, dia diminta membayar Rp 400 ribu oleh seorang oknum pegawai cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Madiun, namun ditolaknya. 

‘’Sepengetahuan saya, saat mengambil SK kenaikan pangkat atau pensiun memang tidak pernah ditarik uang,’’ ujar guru SMK yang namanya tidak ingin dikorankan ini. 

Meski dirinya sudah menolak, oknum pegawai itu tetap saja mendesak untuk melakukan pembayaran. Bedanya, nominal yang diberikan sukarela, tidak harus Rp 400 ribu. Alasannya untuk keperluan biaya administrasi dan operasional. 

‘’Saya tetap tidak mau bayar. Setelah itu saya langsung keluar kantor,’’ akunya.

Anehnya, begitu dirinya keluar kantor, pegawai tersebut langsung menyerahkan SK pensiunnya secara cuma-cuma. Mendapat perlakuan seperti itu, dia pun mengadu pada pengawas SMA dan SMK Kota Madiun.

Dari situ diketahui, rupanya sudah banyak guru yang menjadi korban, utamanya saat mengambil SK kenaikan pangkat. Total ada sekitar 60 guru yang bertugas di Kabupaten dan Kota Madiun. Guru-guru tersebut telah menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab. (her/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia