Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Kota Madiun

Satu Kursi Pimpinan DPRD Kota Madiun Masih Kosong

Sabtu, 13 May 2017 18:30

Satu Kursi Pimpinan DPRD Kota Madiun Masih Kosong

Staf sekretariat DPRD Kota Madiun merapikan dokumen di bekas ruang kerja wakil ketua dewan. (Hengky Ristanto/Radar Madiun)

MADIUN – DPC Partai Gerindra Kota Madiun belum bersikap atas proses pergantian antar waktu (PAW) Sukoyo. Sampai Jumat (12/5), belum ada penunjukan pengganti mantan wakil ketua DPRD Kota Madiun yang meninggal pada 5 Mei lalu tersebut. 

‘’Kami akan melakukan rapat internal,’’ kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Madiun Bambang Wahyudi. 

Berkas permohonan PAW memang belum disampaikan ke Sekretariat DPRD Kota Madiun. Alasannya masih menunggu selamatan tujuh hari meninggalnya Sukoyo selesai. 

‘’Nanti rapatnya setelah tujuh harinya almarhum,’’ ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, ada dua aturan yang dijadikan pijakan untuk memutuskan siapa pengganti Sukoyo. Yakni, musyawarah internal Partai Gerindra; dan UU 17/2014  tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). 

Mengacu pada hasil pileg 2014, peraih suara terbanyak kedua di dapil IV adalah Suci Hari. Namun, bukan berarti mantan anggota DPRD periode 2009-2014 itu yang secara otomastis menggantikan Sukoyo. 

‘’Tetap harus atas kesepakatan musyawarah internal partai,’’ jelasnya.

Lantas, siapa yang pantas? Terkait hal ini, Bambang masih enggan menanggapi. Semua kader Gerindra yang duduk di kursi DPRD menurutnya memiliki peluang sama untuk mengisi posisi wakil ketua dewan. 

‘’Ada Pak Handoko Boedi Setyo dan Rina Haryati. Mereka memiliki peluang sama. Bahkan, keduanya termasuk Bu Nursini nanti akan coba kami usulkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi,’’ jelasnya.

Meski begitu, Handoko Boedi Setyo disebut memiliki peluang paling besar. Sebab, Handoko dikenal sebagai politisi ulung yang menempati posisi Sekretaris DPC Partai Gerindra. Namun, peluang Rina Haryati juga tinggi karena dirinya merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan PAW dari Partai Gerindra. Karena itu, dia juga belum mengetahui siapa yang akan diusulkan menggantikan Sukoyo. 

‘’Kami menunggu usulan dari partai. Memang harus ada PAW karena berhalangan tetap,’’ tuturnya.

Namun, Istono menyebut tidak ada batasan waktu bagi Partai Gerindra untuk mengusulkan permohonan PAW. Sebab, pengusulan PAW sepenuhnya merupakan wewenang partai. Sedangkan DPRD hanya sekadar memfasilitasi proses PAW tersebut. 

‘’Kami tidak bisa mendesak Partai Gerindra. Karena ini persoalannya meninggal dunia. Tentu di aturan partai ada mekanismenya sendiri bagaimana untuk menentukan,’’ terang politikus Partai Demokrat itu.

Dalam proses PAW sebenarnya juga ada peran dari KPUD Kota Madiun. Berdasar UU 17/2014 tentang MD3, anggota dewan pengganti adalah peraih suara terbanyak kedua. Proses PAW juga mengacu pada peraturan tata tertib (tatib) DPRD 1/2015 hasil rujukan dari PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. (her/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia