Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Kota Madiun

Program KIA Molor Satu Tahun

Senin, 30 Jan 2017 16:37

Program KIA Molor Satu Tahun

Dalam waktu dekat, semua anak di Kota Madiun akan memiliki KIA atau KTP anak. (WS Hendro/Radar Madiun)

MADIUN – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun agar anak-anak di kota pecel memiliki kartu identitas anak (KIA) kemungkinan bakal teralisasi tahun depan. 

Padahal rencana awal program KIA tersebut dimulai tahun ini. Tertundanya program tersebut lantaran pemkot perlu waktu lebih untuk mempersiapkan semua piranti pendukung seperti  alat pencetak hingga blangko pendaftaran KTP khusus anak itu. 

‘’Kami sebenarnya sudah siap. Tapi, memang semuanya tergantung dari pemerintah pusat,’’ ujar Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo.

Pemkot saat ini sudah menerima dana alokasi khusus (DAK) untuk pengadaan blangko KIA. Pengadaan blangko itu rupanya membutuhkan banyak regulasi dan persiapan. Selain anggaran pembelian mesin cetak, dispendukcapil juga masih memikirkan kebutuhan SDM. 

‘’Peraturan wali kota (perwali) juga harus ada. Lalu, siapa saja nanti petugas yang akan mengurus KIA,’’ jelasnya.

Di sisi lain, pemkot masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan atas penjabaran Permendagri 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Sampai saat ini, pemerintah pusat belum juga menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur program pembuatan KIA itu. 

‘’Sementara ini kami baru membuat konsep pendataan dan pembuatan KIA. Siapa-siapa saja yang kami cetak, nanti langsung melalui sistem yang sudah ada di server dispendukcapil,’’ ungkapnya.

Menurut Nono, penerapan KIA nantinya dibedakan menjadi dua. Yakni, KIA usia anak 0-5 tahun dan usia 5-17 tahun. KIA usia 0-5 tahun tidak menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari menggunakan foto. 

Diungkapkannya, dalam waktu dekat pemkot bakal diundang oleh pemerintah pusat untuk menghadiri rakornas di Jakarta. Salah satu agendanya adalah membahas penerapan program KIA di daerah. 

‘’Kalau nanti ada solusi dari pusat, secepatnya akan kami laksanakan. Tapi, semampunya saja,’’ terangnya.

Ke depannya, proses pencetakan KIA tidak akan dilakukan secara terpusat di kantor dispendukcapil. Berdasar konsep yang sudah disusun, pencetakan akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan. 

‘’Jadi, masyarakat tidak berjubel di kantor,’’ katanya.

Saat sosialisasi tahun lalu, Nono menyebut bahwa di Kota Madiun terdapat 51.127 anak. Perinciannya, Kecamatan Kartoharjo ada 14.168 anak, Kecamatan Manguharjo 14.841 anak, dan Kecamatan Taman 22.118 anak. 

‘’Tapi, data itu sifatnya dinamis sehingga bisa berubah setiap hari. KIA ini wajib bagi seluruh anak di Kota Madiun,’’ tegasnya.

Untuk anak yang lahir luar nikah juga akan mendapatkan kartu identitas. Namun, KIA jenis ini harus menyertakan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. 

‘’Kartu anak semacam ini hanya menyebutkan ibu yang melahirkan, sementara nama bapak tidak dicantumkan,’’ ujarnya.

Menurut Nono, kepemilikan KTP untuk anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional. Selain itu, KIA bisa dimanfaatkan pula untuk mengurus sejumlah keperluan seperti pendaftaran sekolah, menabung di bank, mendaftar puskesmas, dan lain lain. 

Berbeda dengan saat ini, anak masih harus memperlihatkan kartu keluarga untuk mengurus hal-hal tersebut di atas. 

‘’Ke depan, anak yang baru lahir akan memiliki akta kelahiran dan KTP sendiri,’’ harapnya.

Untuk teknisnya, KIA akan mencantumkan nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. Program KIA ini sebenarnya bukan program baru. Pada tahun lalu, KIA telah diujicobakan di 50 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. (her/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia