Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Ponorogo

Tak Semua PKL Bayar Pajak

Bikin Gaduh karena Tidak Semua Bayar

Jumat, 04 Nov 2016 18:56

Tak Semua PKL Bayar Pajak

Rismiyanto menunjukkan tanda terima penarikan pajak oleh DPPKAD (Agik Nurcahyo/Radar Ponorogo)

JawaPosRadarMadiun.com - Rencana relokasi belum menemui kata sepakat, pedagang kaki lima (PKL) di Ponorogo kembali gaduh. Ini setelah beredarnya penarikan pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat. 

Kegaduhan di kalangan PKL timbul lantaran penarikan dinilai tebang pilih. Tidak semua pedagang diminta rutin membayar. Tak pelak, muncul kecemburuan di kalangan pedagang. 

‘’Saya sudah rutin ditarik (pembayaran pajak, Red) sejak tujuh bulan lalu. Saya pikir semua. Ternyata banyak yang tidak ditarik,’’ kata Rismiyanto, salah seorang pedagang yang terkena penarikan pajak.

Pedagang warung angkringan di Jalan Diponegoro tersebut mengetahui adanya perbedaan perlakuan setelah pertemuan antar-pedagang beberapa waktu lalu. Dia sengaja membawa tanda bukti pembayaran Agustus lalu. Pembayaran sebesar Rp 30 ribu yang rutin ditarik tiap bulan. 

Dia langsung menanyakan itu kepada yang lain. Yanto –sapaan Rismiyanto- mengaku kaget begitu sejawatnya yang lain menggeleng tidak tahu. Beberapa pedagang hanya terkena retribusi mingguan besarnya Rp 2 ribu. 

‘’Yang datang itu juga petugas berseragam (PNS, Red). Jadi saya pikir semuanya sama,’’ ujarnya.

Keceng, pedagang lain di Jalan Diponegoro mengaku tidak pernah ada tarikan seperti itu. Bahkan, dia menyebut baru mendengar. Dia langsung mencari informasi lain. 

Beberapa pedagang lain di Jalan Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, dan Gatot Subroto juga ditarik pembayaran pajak. Namun, diakuinya banyak yang tidak. 

Sama seperti dirinya, sejumlah pedagang hanya dikenakan biaya retribusi. Keceng mengaku bakal mengumpulkan pedagang untuk membahas hal tersebut. 

‘’Sekarang kan kami punya asosiasi. Ya nanti rencananya kami bahas di sana (asosiasi, Red),’’ ungkapnya.

Terpisah, Kepala DPPKAD Ponorogo Bambang Tri Wahono tak membantah adanya penarikan tersebut. Pihaknya memang melakukan penarikan pajak usaha. Bukan hanya untuk usaha makanan dan minuman. Namun, juga usaha lain. 

Pun, hal itu sudah diatur dalam peraturan. Bambang menambahkan, penarikan di tingkat bawah memang belum maksimal. Alasannya beragam mulai minimnya petugas hingga gejolak di tingkat pedagang. 

Banyak pedagang yang menolak saat petugas datang. Beberapa pedagang yang sulit tersebut sementara dikesampingkan. 

‘’Jadi bukan dibeda-bedakan. Karena ada yang susah sementara ditinggal dulu tapi tetap dilakukan penarikan,’’ ujarnya sembari menyebut muncul kesepakatan penarikan pajak dihentikan terlebih dahulu selama masa relokasi. (agi/irw/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia