Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Pendidikan

SMA/SMK Milik Pemprov Rawan Gaduh

Tak Ada Lagi Prioritas bagi Siswa Dalam Kota

Kamis, 06 Oct 2016 16:30

SMA/SMK Milik Pemprov Rawan Gaduh

Kegiatan belajar mengajar salah satu sekolah di Kota Madiun (WS Hendro/Radar Madiun)

JawaPosRadarMadiun.com - Alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri ke pemerintah provinsi berpotensi menimbulkan kegaduhan di daerah. Sebab, wali murid akan protes jika sekolah memungut biaya imbas subsidi dari Pemkot Madiun terhenti di awal 2017 mendatang. 

Belum lagi, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tidak lagi memberi tempat spesial bagi warga kota. 

‘’Saya melihat dua hal itu rawan memicu kegaduhan. Apalagi masyarakat sudah terbiasa dispesialkan dengan fasilitas pendidikan,’’ terang Eddy Sanyoto, sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Rabu (5/10). 

Menurut dia, warga kota selama lima tahun terakhir dimanjakan sejumlah fasilitas plus di bidang pendidikan. Kebijakan biaya gratis pendidikan SMA/SMK selama ini, misalnya, dinilai besar manfaatnya. 

Selain mendukung program wajib belajar  (wajar) 12 tahun, semangat belajar ikut terkerek lantaran orang tua tidak lagi pusing memikirkan biaya sekolah. 

‘’Kalau sosialisasi tidak sampai ke orang tua dengan baik dan benar, berpotensi menimbulkan salah persepsi. Imbasnya protes,’’ jelasnya.

Eddy yang juga ketua Komite SMAN 1 Kota Madiun itu menyarankan ada win-win solution. Salah satunya meminta komitmen Pemprov Jatim menggratiskan biaya wajib belajar 12 tahun yang selama ini sudah diberlakukan di Kota Madiun.  

‘’Kalau tidak (terealisasi) berarti kemunduran. Padahal pemprov sudah pasang target harus lebih baik dari sebelumnya,’’ ungkapnya.

Dia mengklaim DP sudah menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim. Namun, belum kunjung mendapat garansi soal kelanjutan program wajar 12 tahun yang selama ini gratis itu. Kendati Eddy memahami persoalan kekuatan anggaran dan munculnya kecemburuan daerah tetangga. 

‘’Di kabupaten tetangga kan sekolah masih bayar dan provinsi tidak mungkin membeda-bedakan daerah per daerah,’’ paparnya.

Eddy mengingatkan jika memang wajar 12 tahun tidak lagi berlanjut, maka warga harus legawa membayar uang sekolah. Bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, kata dia, pemerintah pusat sudah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat meringankan beban masyarakat. 

‘’Pendidikan itu  tanggung jawab bersama,’’ tambahnya. 

Selain itu, persoalan PPBD dapat memicu kegaduhan baru. Sebab, peluang siswa asal luar kota tidak lagi dikuota 10 persen. Hak mereka sama dengan siswa dari dalam kota. Apalagi, pemprov sudah menjalin kerja sama dengan salah satu operator seluler untuk menggelar PPBD online se-Jatim. 

‘’Tidak ada lagi prioritas bagi siswa dalam kota,’’ tandasnya. (pra/hw/jprm) 

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia