Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadiun
Pendidikan

Sekolah Gratis Terancam Wassalam

Alihkelola SMAN/SMKN Sandera Program Populis BI

Kamis, 06 Oct 2016 16:00

Sekolah Gratis Terancam Wassalam

Aset SMAN 3 Kota Madiun sudah diambilalih Pemprov Jatim. (WS Hendro/Radar Madiun)

JawaPosRadarMadiun.com - Alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri dari daerah ke Pemprov Jatim ikut menyandera program populis Bambang Irianto (BI), Wali Kota Madiun. 

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun yang memberikan jaminan sekolah gratis hingga jenjang SLTA, misalnya, terancam terhenti. 

BI mengaku awalnya berasumsi Wajar 12 Tahun terus berlanjut. Apalagi, sempat beredar informasi bahwa gugatan warga Surabaya dan Blitar atas  judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) membawa hasil positif. 

‘’Kasihan anak-anak (siswa SMA/SMK negeri, Red) sebenarnya,’’ kata BI, Rabu (5/10). 

BI mengatakan, selama ini pemkot sudah menggelontorkan anggaran besar untuk menyekolahkan warganya hingga minimal jenjang SMA/SMK. Dari anggaran tersebut, jika dipukul rata setiap kepala mendapat jatah Rp 1,5 juta per tahun. 

Duit itu selain mengkover kebutuhan siswa selama bersekolah juga dialokasikan untuk pembelian LKS, hingga fasilitas kebersihan dan keindahan sekolah. 

‘’Jadi menyeluruh, karena duitnya memang ada. Harusnya pemkot (Madiun) bersama Surabaya dan Blitar mendapat pengecualian,’’ tegasnya.

Selama ini, lanjut BI, pemkot tidak tinggal diam menyikapi pengambilalihan pengeloaan SMA/SMK negeri ke pemprov. Bahkan, pihaknya sempat mengajukan surat keberatan ke presiden. 

Namun, respons Jokowi kala itu meminta pemkot tunduk pada aturan perundangan. Pun langkah itu sudah disampaikan kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). 

’’Harusnya aturan jangan digeneralisasi seperti ini. Tapi ya sudah, kita ngikut saja,’’ tukasnya. 

Hal senada dilontarkan Wakil Wali Kota Sugeng Rismiyanto. Mantan rektor Unmer ini menyatakan opsi sharing pendanaan untuk pembiayaan SMA/SMK pernah disampaikan kepada 

Dirjen Otoda Kemendagri. Hanya saja, dasar hukumnya masih akan dibahas lebih lanjut dan dikonsultasikan terus dengan pemprov maupun pusat. 

‘’Kalau memang tidak boleh ya mau bilang apa lagi,’’ ucapnya. 

Sugeng menuturkan, dirinya bersama Ketua DPRD Istono dan Kajari Madiun Paris Pasaribu pada Jumat (30/9) lalu ke Surabaya untuk meneken berita acara serah terima P2D (personel, sarana prasarana, dan dokumen) dari pemkot ke pemprov. 

‘’Terhitung sejak diserahkan, sah menjadi kewenangan pemprov secara hukum,’’ ujarnya.

Ditanya nasib 1.600  PNS pemkot, Sugeng menyebut meski sudah resmi beralih dari status menjadi pegawai pemprov, hingga Desember mendatang penggajiannya masih bersumber APBD Kota Madiun. 

‘’Mulai 1 Januari digaji dari APBD provinsi,’’ terangnya.

Bagaimana dengan besaran aset yang dialihkan dari pemkot ke provinsi? Sugeng mengaku belum dapat merinci. Apalagi, penghitungan aset saat ini menggunakan dasar harga perolehan, bukan harga pasar. 

‘’Kalau dihitung harga saat ini ya ratusan miliar lebih,’’ katanya. 

Kepala SMAN 3 Kota Madiun Didik Wahyu Widayat mengatakan, aset sekolah yang dinahkodainya mencapai Rp 100 miliar lebih. Dia mencontohkan luasan lahan 4,75 hektare. 

Mengacu kurs saat ini harganya mencapai Rp 1,5 juta per meter. Belum lagi gedung yang pada 2006 lalu dibangun dengan dana Rp 44 miliar. 

‘’Belum termasuk barang inventaris dan sarana prasarana sekolah yang lain,’’ ujarnya. (pra/isd/jprm) 

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia