Rabu, 17 Jan 2018
radarmadiun
Ngawi

Tunggakan Rp 2,9 M, Distribusi Beras Raskin di Stop

Selasa, 04 Oct 2016 18:50

Tunggakan Rp 2,9 M, Distribusi Beras Raskin di Stop

Stok beras di gudang Bulog di wilayah Geneng, Ngawi. (Asta Yanuar/Jawa Pos Radar Lawu)

JawaPosRadarMadiun.com - Permasalahan beras rumah tangga miskin (raskin) kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Bukan masalah keterlambatan distribusi atau kualitas beras raskin, tapi terkait pembayaran. 

Tingkat kesadaran pemerintah desa (pemdes) dalam membayar raskin masih rendah. Sehingga Ngawi memiliki rapor merah. Bagian Administrasi Keuangan mencatat tunggakan yang belum terbayar ke Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 2,9 miliar. 

‘’Sudah kami ingatkan, tapi masih saja terulang lagi,’’ ujar Kabag administrasi Keuangan Aries Dewanto.

Utang yang belum dibayarkan itu merupakan tunggakan sejak April hingga September 2016. Dari sekian banyak desa di Ngawi, Desa Babadan Kecamatan Ngrambe jadi penunggak terparah yang belum melunasi utangnya. 

Bukan karena besarnya nominal utang, tapi lamanya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RT-SPM) tak bisa menikmati raskin. Warga tak lagi menerima jatah raskin selama empat bulan sejak Juni hingga September. 

Karena distribusi raskin dihentikan Bulog sampai utang itu terlunaskan. Meskipun nilai utang hanya Rp 7,6 juta. 

‘’Kasihan RT-SPM-nya kalau seperti ini,’’ ujarnya.

Selain Desa Babadan, kata Aries, banyak pula desa-desa lain di Ngawi yang menunggak hingga menyebabkan distribusi raskin macet. Rata-rata desa penunggak tersebut menyebabkan penghentian distributor raskin selama dua bulan. 

Kecamatan dengan jumlah penunggak raskin di tingkat desa hingga menyebabkan distribusi macet tersebar di sejumlah kecamatan. Seperti Ngrambe, Jogorogo, Kwadungan, Ngawi, Paron, Kedunggalar, Mantingan, Pitu, Karanganyar, Gerih, dan Kasreman. 

‘’Kami sudah minta untuk segera setorkan uang raskin itu,’’ imbuhnya. 

Dia mengatakan, jika tunggakan tersebut masih terus terjadi hingga November 2016 maka jatah raskin untuk desa penunggak terancam hangus di tahun ini. Itu sesuai komitmen yang telah dicapai antara Pemkab Ngawi dengan Perum Bulog. 

Aris mengungkapkan, pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kondisi tersebut. Bahkan dalam monev tersebut, pihaknya melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Ngawi untuk memberikan peringatan ke masyarakat. 

Pada monev di semester pertama, tunggakan yang sempat menumpuk bisa dilunasi. Namun, kembali terjadi di semester ini. 

‘’Seperti kambuhan, padahal dampaknya meluas ke warga,’’ ujarnya. 

Dia mengungkapkan, tunggakan akhir tahun yang terjadi saat ini meningkat dari periode sebelumnya. Di 2015, tunggakan raskin di Ngawi sempat mencapai Rp 1,9 miliar. Sedangkan tahun ini meningkat Rp 1 miliar, jadi Rp 2,9 miliar. 

Kata dia, jika ditemukan oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Hingga merugikan orang banyak, dapat dipidanakan. Sebab, uang yang ditahan untuk penyerahannya itu merupakan milik negara. 

‘’Bisa masuk kategori tindak pidana korupsi (Tipikor, Red), itu jelas. Tapi anehnya, banyak yang masih meremehkan,’’ pungkasnya. (ian/ota/jprm)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia