Rabu, 17 Jan 2018
radarkudus
icon featured
Politik

Dari 14 Parpol Telah Daftar, PAN Tak Perbaiki Berkas

Rabu, 13 Dec 2017 13:15 | editor : Ali Mustofa

LIBATKAN PELAJAR:  Sri Sumanta anggota Bawaslu Jawa Tengah memberikan pemaparan kepada peserta sosialiasasi pengawas partisipatif (pelajar dan mahasiswa) di Hotel Safin kemarin.

LIBATKAN PELAJAR:  Sri Sumanta anggota Bawaslu Jawa Tengah memberikan pemaparan kepada peserta sosialiasasi pengawas partisipatif (pelajar dan mahasiswa) di Hotel Safin kemarin. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

KOTA – KPU Pati telah menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan paprol calon peserta Pemilu 2019 kemarin. Dari 14 parpol yang telah mendaftar, ada satu partai yang anggotanya tidak memenuhi syarat, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) Pati.

Ketua KPU Pati Much Nasich menuturkan, telah mengundang perwakilan parpol menyampaikan hasil dari penelitian administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan parpol. Dari 14 partai jumlah keanggotaannya melebihi 1000 orang, kecuali PAN. Partai itu telah melakukan perbaikan dokumen keanggotaan karena hanya memiliki jumlah anggota 392 orang saja.

Meskipun masih belum memenuhi syarat, namun hingga akhir waktu perbaikan dokumen, partai itu tak kunjung memperbaikinya. Sementara itu untuk dua partai yang memenangkan putusan Bawaslu, masih diberikan waktu untuk memperbaiki verifikasi adminitrasi hingga 15 Desember nanti.

“Kedua partai PBB dan PKPI masih ada waktu memperbaiki 15 Desember. Namun untuk partai yang sejak awal mendaftar yakni PAN. Partai itu sudah tidak boleh memperbaiki lagi karena tidak mendaftarkan waktu perbaikan hingga waktunya sudah habis,” ungkapnya.

Terkait lolos atau tidaknya PAN, tuturnya, itu menjadi kewenangan KPU RI. Sebab, nantinya ada akumulasi parpol  lolos atau tidak. Partai yang lolos harus jumlahnya  memenuhi syarat 75 persen di seluruh Indonesia.

“Seperti halnya PAN, misalnya di Pati tidak memenuhi syarat namun di daerah lain memenuhi syarat yang penting akumulasinya 75 persen dari seluruh daerah di Indonesia. Jika memenuhi persentase akumulasi, bisa saja lolos di tingkat KPU RI,” imbuhnya.

Selain menyampaikan hasil verifikasi administrasi, pihaknya juga menyelenggarakan bimbingan teknis persiapan verifikasi faktual (verfak) keanggotaan dan kepengurusan parpol di tingkat Pati pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Tahapan itu untuk verifikasi kepengurusan.

“Ada jumlah pengurus dan keterwakilan perempuan serta domisili kantor. Untuk itu, nanti waktu verfak, kami akan mengunjungi kantor parpol tersebut apakah sesuai yang dikirim ke Sipol KPU dan keberadaan sesungguhnya di lapangan. Verfak itu mengecek keanggotaan minimal 1000 dan diambil 10 persen dari jumlah data yang memenuhi syarat di Pati,” bebernya.

Sementara itu, digandengnya pelajar sebagai salah satu unsur pengawas partisipatif, disebabkan statusnya sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Pemilih pemula punya semangat tinggi saat pesta demokrasi.

Hal ini dikatakan Sri Sumanta anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengan usai memaparkan materi tentang pengawasan partisipatif di Hotel Safin kemarin. Sri Sumanta menuturkan, semangat tinggi yang dimiliki para pemilih pemula hendaknya dimanfaatkan betul bagi penyelenggara pemilu. Pengawasan ini dapat dimulai dengan hal yang sederhana dan awal sekali.

”Jadi nanti kami edukasi mereka, dalam hal daftar pemilih, jika memang mereka sudah saatnya memiliki hak pilih tapi dalam pemilu kali ini namanya tak terdaftar, itu bisa melapor. Nah itu temuan pertama yang mesti dilakukan mereka (pemilih pemula),” kata Sri Sumanta kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Itu menjadi semacam pengawasan, lanjut ia, yang dilakukan para pemilih pemula. Ini sekaligus sebagai titik awal salah satu kekurangan dalam data pemutakhiran pemilih. Selain itu menurutnya, para pemilih pemula ini sangat semangat.

”Saking semangatnya setelah pulang ke sekolah masing-masing ini, mereka akan getok tular kepada teman-temannya yang lain tentang dinamika pemilu yang mesti diketahui,” terang pria yang juga sekaligus menjadi Kordinator Divisi SDM dan Organisasi di Bawaslu Jateng ini.

Sementara itu salah satu peserta sosialisasi, Muhamad Arifin mengaku senang atas kegiatan sosialisasi ini. Terlebih dirinya yang berstatus sebagai pemilih pemula. Banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran, maupun dinamika pemilu yang terjadi. Termasuk soal money politic yang sering terjadi di sekelilingnya.

”Selama ini di sekitar kita banyak ditemukan praktik-praktik money politic,” kata siswa SMK Bani Muslim Pati ini.    

Dalam kesempatan ini baik pelajar maupun mahasiswa turut serta menjadi peserta sosialisasi pengawasan partisipatif.  Para peserta yang notabene banyak dari kalangan pemilih pemula ini diedukasi tentang beberapa hal seputar pemilu, baik mengenai pelanggaran, sengketa dan aturan-aturan yang mesti ditegakkan.

Dalam sebuah kesempatan, para peserta diajak diskusi soal penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Dalam beberapa pekan terakhir Panwas memang gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Sebelumnya para anggota gerakan pramuka serta penyandang disabilitas terlebih dahulu menjadi peserta sosialisasi ini. Selanjutnya Panwaslu kabupaten Pati bakal menggelar aksi penandatanganan penolakan politik uang.

”Minggu nanti kami bakal menggelar aksi penandatangan tolak politik uang. Kami akan bentangkan kain putih selebar 200 meter,” kata Ahmadi Anggota Panitia pengawas pemilihan yang membidangi Divisi Penindakan dan Pelanggaran ini.

Hal ini, lanjut Ahmadi dilakukan sebagai edukasi untuk menolak praktik politik uang yang sudah lumrah terjadi di masyarakat. Bahwa politik uang dilarang undang-undang, serta dengan aksi ini supaya masyarakat tahu dan saling memberi tahu. (aua)

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia