Rabu, 13 Dec 2017
radarkudus
icon featured
Blora

KPU Perlu Dorong Peningkatan Perekaman E-KTP

Selasa, 21 Nov 2017 06:28 | editor : Ali Mustofa

DAPAT TAMU DPRD JATENG: Ketua KPU Blora Arifin (tengah) memberikan penjelasan tentang kinerjanya kepada Komisi A DPRD Jateng saat kunjungan kerja kemarin.

DAPAT TAMU DPRD JATENG: Ketua KPU Blora Arifin (tengah) memberikan penjelasan tentang kinerjanya kepada Komisi A DPRD Jateng saat kunjungan kerja kemarin. (KPU BLORA FOR RADAR KUDUS)

 KOTA Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke KPU Blora kemarin. Kunjungan kerja kali ini, untuk monitoring persiapan Pilgub Jateng 2018. Termasuk memperoleh informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPU Blora pada persiapan pilkada.

”Tidak sekadar berhasil memilih gubernur dan wakil gubernur, tetapi dalam pilgub ini ada proses pembelajaran demokrasi kepada masyarakat. Jadi, ada peningkatan kualitas pemilih dalam berpolitik,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jateng Ali Mansur.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing komisioner KPU Blora memberikan paparan secara singkat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Di antaranya menyangkut upaya dan strategi yang dikembangkan KPU Blora dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan akurasi daftar pemilih. Termasuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan peningkatan kualitas badan penyelenggara.

Anggota Komisi A DPRD Jateng juga memberikan masukan, agar penyelenggaraan Pilgub Jateng kali ini berjalan dengan baik dan berkualitas. Masukan-masukan tersebut, di antaranya KPU Blora diharapkan membantu mendorong masyarakat yang belum mempunyai e-KTP agar segera perekaman. Mengingat e-KTP menjadi salah satu syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih.

Di samping itu, terkait upaya pertanggungjawaban dana publik untuk pilkada tidak hanya dipenuhi secara administratif. Tapi, juga dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan.

Ketua KPU Blora Arifin mengaku, target partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 di atas 78 persen. ”Target ini bukan main-main. Hal ini berdasarkan data pada dua kali penyelenggaraan pilgub yang lalu. Pilgub lalu partisipasi pemilih relatif rendah jika dibandingkan dengan pemilu lain, seperti pilbup,” terangnya.

Sedangkan berkaitan upaya peningkatan kwalitas badan penyelenggara adhoc, Arifin mengaku, adanya pembatasan dua kali sebagai penyelenggara pemilu pada tingkatan yang sama, dapat mendorong proses regenerasi di tubuh badan penyelenggara. ”Perubahan pola rekrutmen PPS (panitia pemungutan suara) dengan pendaftaran terbuka merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi publik dan peningkatan kualitas badan penyelenggara,” imbuhnya.

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia