Selasa, 17 Oct 2017
radarkudus
icon featured
Kudus

Pengusaha Air Di-SP 3

BUMDes Jadi Alternatif Pengalihan Usaha

Jumat, 13 Oct 2017 00:12 | editor : Ali Mustofa

PENGARAHAN: Kepala Satpol PP Kudus Djati Sholehah menyampaikan surat peringatan (SP) ke tiga kepada pengusaha air lereng Muria di aula kantor Satpol PP Kudus kemarin.

PENGARAHAN: Kepala Satpol PP Kudus Djati Sholehah menyampaikan surat peringatan (SP) ke tiga kepada pengusaha air lereng Muria di aula kantor Satpol PP Kudus kemarin. (FARUQ HIDAYAT/RADAR KUDUS)

 KUDUS – Meski pengusaha sumber daya air permukaan di lereng Gunung Muria sudah dilarang, namun masih saja dijumpai yang masih beroprasi. Lalu, Satpol PP Kudus melayangkan surat peringatan (SP) 3 dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang. Jika masih melanggar, usaha air akan ditutup paksa oleh tim terpadu.

SP itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Satpol PP Kudus Djati Sholehah di aula kantor Satpol PP Kudus kemarin. Kegiatan itu, dihadir kepala desa (kades) Dukuh Waringin, kades Colo, kades Kajar, kades ,Piji serta 20 pengusaha air permukaan di lereng Gunung Muria.

Masing-masing pengusaha air memperoleh SP 3 yang berisikan tentang penghentian pengusahaan sumber daya air permukaan di lereng Gunung Muria. Hal ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Penairan. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. ”Pengusaha air yang kami undang ada 21, tapi yang datang hanya 18. Satu orang tidak datang karena sudah berhanti dari usaha air dan lainnya karena sakit,” kata Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan (Binwasluh) Satpol PP Sarjono.

Dia menjelaskan, jika para pengusaha belum menutup usaha airnya dan kedapatan masih beroperasi, akan ditindak tegas berupa penutupan oleh tim terpadu. Tim itu, terdiri dari tim gabungan BBWS, Pusda Tata Ruang provinsi, Satpol PP provinsi, Pusda Jratun-Seluna, Polres Kudus, dan Kodim 0722/Kudus.

Meski begitu, dia menyampaikan alternatif lain, agar pengusahaan sumber daya air permukaan lereng Pegunung Muria tak lagi dikuasi perorangan. Juga dapat memberikan kemakmuran bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yakni agar dikelola melalui wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara bersama dengan memenuhi segala perizinan sesuai peraturan perundangan.

Kapala Desa Colo Joni Awang P mengatakan, pihaknya siap menampung para pengusaha air untuk gabung dalam BUMDes, agar dapat usahanya tetap beroperasi. Tetapi meminta kepada mereka untuk segera menggelar pertemuan terkait pengelolaan aset, agar tidak menimbulkan permasalahan. ”Kalau dikelola BUMDes malah bagu. Jadi bisa dirasakan masyarakat luas,” ujarnya. 

(ks/ruq/lin/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia