Jumat, 20 Oct 2017
radarkudus
icon featured
Kudus

Perusahaan Beton Diduga Serobot Jalan Desa

Sidak, Anggota Komisi B Hanya Ditemui Staf

Kamis, 21 Sep 2017 17:11 | editor : Ali Mustofa

SIDAK: Anggota Komisi B DPRD Kudus mendatangi perusahaan beton di Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, kemarin

SIDAK: Anggota Komisi B DPRD Kudus mendatangi perusahaan beton di Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, kemarin (KOMISI B FOR RADAR KUDUS)

KUDUS – Komisi B DPRD Kudus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan pembuat beton. Sebab, adanya laporan warga yang menduga perusahaan tersebut menutup jalan desa.

Namun, saat sidak perusahaan beton, pimpinan perusahaan pembuatan beton tidak bisa ditemui. Informasi dari staf administrasinya masih berada di luar kota.

Kasi Tata Pemerintahan Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Zubaidi mengatakan, jalan desa yang semula dilewati warga saat ini beralih menjadi lahan perusahaan. Panjang jalan yang ditempati perusahaan beton tersebut sekitar 150 meter dengan lebar empat meter. ”Kami sudah menyampaikan protes ke perusahaan beton,” katanya kemarin.

Semula, perusahaan beton membangun lahan di sisi kanan dan kiri jalan. Namun, lama-kelamaan jalan ditutup dan menjadi bagian dari perusahaan. Pihaknya juga merasa capek memprotes perkara tersebut.

Kades Garung Kudul Aan Setyawan menambahkan, diambialih jalan desa menjadi milik perusahaan berlangsung sejak 2014 silam. Dia berharap adanya wakil rakyat yang datang. Aset milik desa tersebut bisa kembali lagi. ”Masyarakat ingin jalan kembali seperti semula,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, akan memanggil pimpinan perusahaan beton awal pekan depan. Tujuannya mengetahui secara jelas terkait jalan desa yang ditempati perusahaan tersebut.

Untuk itu, perusahaan menyiapkan semua data, termasuk berkas perusahaan terkait bangunan dan tanah. Karena dari pihak desa menyatakan jika ada jalan desa yang kini menjadi bagian dari perusahaan beton tersebut.

Jika ada pengambilalihan jalan desa, perusahaan tersebut melanggar aturan. Karena jalan desa untuk kepentingan umum. ”Untuk kepastiannya akan kami panggil semua pihak terkait pekan depan,” imbuhnya.

Pihaknya perlu memanggil karena saat sidak di lokasi, tidak ada pimpinan yang bisa memberikan penjelasan.”Pimpinan ada acara di luar kota, jadi belum bisa menemui,” jawab staf administrasi yang tidak mau menyebut namanya. 

(ks/lis/ris/top/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia