Minggu, 22 Oct 2017
radarkudus
icon featured
Grobogan

Dewan Setujui Dua Raperda

Senin, 18 Sep 2017 14:26 | editor : Ali Mustofa

BERDIRI: Para anggota DPRD Grobogan Agus Siswanto saat mengikuti sidang paripurna tentang jawaban bupati atas dua raperda Sabtu (16/9) lalu.

BERDIRI: Para anggota DPRD Grobogan Agus Siswanto saat mengikuti sidang paripurna tentang jawaban bupati atas dua raperda Sabtu (16/9) lalu. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

 

GROBOGAN – DPRD Grobogan menyetujui dua usulan raperda di sidang paripurna Sabtu (16/9) lalu. Yaitu, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD 2018.

Sebelum penetapan, semua fraksi di DPRD Grobogan membacakan keputusan masing-masing. Raperda itu dibahas oleh Panitia Khusus IV. Keputusan Pansus IV dibacakan oleh Farida. Bahwa, semua fraksi menyetujui dua raperda tersebut menjadi perda. Namun, beberapa perubahan dan penyempurnaan telah dilakukan.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, dua raperda tersebut telah dimintakan fasilitasi kepada gubernur Jawa Tengah. Sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah No. 180/0013077, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin terdapat beberapa rekomendasi guna penyempurnaan. Semua telah ditindaklanjuti oleh Pansus IV dan tim eksekutif.  Sedangkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD 2018 dinyatakan sesuai peraturan perundang-undangan. ”Meskipun bantuan hukum untuk masyarakat miskin diselenggarakan oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya dilakukan melalui pemberi bantuan hukum,” katanya.

Bantuan hukum yang diberikan  meliputi perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sepanjang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai pihak yang berperkara. Sementara pelaksanaannya efektif 2018. Sedangkan penyertaan modal kepada BUMD telah ditentukan peruntukannya. Yaitu penyertaan modal daerah kepada PT Bank Jateng, PDAM, dan PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Jawa Tengah.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, setelah disetujui dua raperda oleh Pansus IV ada kepastian pelaksanaannya. ”Perda ini diharapkan bisa membantu warga tidak mampu dan penyertaan penyertaan modal agar pelaksanaannya sesuai ketentuan. Sehingga BUMD berikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Kabupaten Grobogan,” terangnya.

(ks/mun/ris/top/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia