Senin, 23 Oct 2017
radarkudus
icon featured
Grobogan

Terkait Kasus Waduk Kedung Ombo, Kejari Tunggu Kejati

Kamis, 14 Sep 2017 10:54 | editor : Panji Atmoko

BELUM DIBUKA: Kondisi WKO sepi karena akses masuk ditutup, sehingga tidak ada wisatawan yang datang.

BELUM DIBUKA: Kondisi WKO sepi karena akses masuk ditutup, sehingga tidak ada wisatawan yang datang. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Berita Terkait

GROBOGAN –  Klarifikasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan terkait kasus penutupan Waduk Kedung Ombo (WKO) di Desa Rabat, Geyer, telah selesai. Hasilnya sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Kajari Grobogan Edi Handojo didampingi Kasi Pidsus Bangun Setyabudi mengatakan, klarifikasi untuk penanganan kasus WKO yang ditutup akses masuknya telah selesai dilakukan. Di mana keputusan hasilnya seperti apa diserahkan kepada Kejati Jawa Tengah. ”Kami sudah lakukan klarifikasi ke tempat WKO. Hasilnya nanti sebagai bahan pertimbangan,” kata Bangun.

Kasus WKO berasal dari laporan warga. Di mana waduk yang berada di tiga kabupaten, yaitu Grobogan, Boyolali, dan Sragen, tersebut diduga penarikan retribusi masuk pariwisata tidak ada landasan hukumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan kejari, dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana langsung melakukan penutupan.

Hasil dari penyelidikan yang dilakukan, ada retribusi yang ditarik dari pedagang sebesar Rp 20 ribu per bulan. Sedangkan retribusi pengunjung wisata Rp 4 ribu pada hari biasa dan Rp 5 ribu ketika hari libur. Pendapatan dari retribusi selama ini selalu dibukukan. Penarikan retribusi juga dilengkapi karcis serta kuitansi. Keuntungan dari yang disetorkan ada keuntungan Rp 30 juta setiap tahun setelah dikurangi untuk retribusi operasi. ”Untuk kelanjutannya menunggu Kejati Jawa Tengah dulu,” ucapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Grobogan Aditya Wahyu mengatakan, operasional WKO yang dikelola koperasi karyawan Jratunseluna tidak memiliki izin di Kabupaten Grobogan. Sebab, koperasi tersebut beranggotakan dari karyawan Jratunseluna di Semarang. Jika koperasi di lain daerah beroperasi tidak wilayahnya, maka harus ada izin dari pemerintah daerah setempat. ”Saya lihat izin dari koperasi Jratunseluna ini tidak ada di Kabupaten Grobogan. Bisa dikatakan operasinya selama ini ilegal dan menyalahi aturan,” ujarnya.

Kepala Desa Rabat Trihadi Budi Sanyoto mengatakan, hingga sekarang WKO belum dibuka untuk akses wisatawan. Padahal ratusan pedagang sudah menunggu dan berharap agar WKO bisa dibuka kembali untuk menyambung perekonomian mereka. ”Saya dapat keluhan dari warga untuk meminta WKO segera dibuka. Kalau tidak maka perekonomian warga saya tidak berputar. Ini saya juga berusaha meminta informasi ke pengelola waduk karena tidak ada tembusan alasan penutupan,” tandasnya.

Data dari Disporabudpar kunjungan WKO selama tahun 2016 sebanyak 114.467 wisatawan. Jumlah itu lebih besar dari wisata Bledug Kuwu di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan sebanyak 44.693 kunjungan wisatawan. Sedangkan Api Abadi Mrapen ada 33.440 orang. Untuk pendapatan WKO mulai bulan Januari 2017 ada 82.170 orang dengan pendapatan mencapai Rp 410 juta dan tahun 2016 dibulan Januari sampai Juli ada Rp 572 juta.

Pendapatan tersebut berasal dari karcis masuk hari Senin – Jumat Rp 4 ribu dan hari Sabtu-Minggu serta hari libur Rp 5 ribu. Pendapatan tersebut bukan termasuk dari parkir mobil Rp 5 ribu dan sepeda motor Rp 2 ribu. Sebab, parkir dikelola oleh karangtaruna Desa setempat.

(ks/mun/aji/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia