Kamis, 23 Nov 2017
radarkudus
icon featured
Blora

KUPA-PPAS APBDP Diteken, Segera Bahas APBD 2018

Rabu, 13 Sep 2017 11:10 | editor : Ali Mustofa

DISEPAKATI: Ketua DPRD Blora Bambang Susilo bersama Bupati Blora Djoko Nugroho menandatangani nota kesepakatan tentang KUPA-PPAS Perubahan APBD Blora TA 2017 di ruang rapat DPRD Blora kemarin.

DISEPAKATI: Ketua DPRD Blora Bambang Susilo bersama Bupati Blora Djoko Nugroho menandatangani nota kesepakatan tentang KUPA-PPAS Perubahan APBD Blora TA 2017 di ruang rapat DPRD Blora kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

KOTA – Setelah melalui pembahasan sekitar satu bulan, akhirnya DPRD Blora menggelar rapat paripurna. Agendanya, penandatanganan nota kesepakatan antara bupati Blora dengan pimpinan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan (APBDP) Kabupaten Blora Tahun Anggaran (TA) 2017 kemarin.

Bertempat di ruang sidang gedung DPRD Blora, sidang paripurna diawali dengan pemaparan dari Ketua DPRD Blora Bambang Susilo. Dia menjelaskan tentang proses pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 pascadiserahkan Pemkab Blora pada Agustus lalu. ”Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 diajukan eksekutif 17 Agustus lalu. Setelah itu, kami bahas. Terakhir dibahas tadi pagi (kemarin pagi, Red). Jadi, sore ini (kemarin sore, Red) digelar penetapan bersama bupati,” ucapnya.

Menyikapi penetapan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 ini, Bambang menyampaikan, DPRD butuh kerja cepat agar penetapan bisa lebih cepat juga. Apalagi DPRD juga harus menyiapkan diri untuk pembahasan APBD 2018 yang harus ditetetapkan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (2017). ”Semoga APBD Perubahan 2017 bisa segera ditetapkan,” harapnya.

Sementara itu, juru bicara DPRD Blora Lina Hartini dalam siding kemarin, menyampaikan pokok-pokok bahasan dalam draf KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017. ”Pendapatan Daerah naik Rp 152.668.742.579,” ujarnya.

Hal ini karena ada bantuan keuangan provinsi Rp 64.391.150.000. Juga ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 82.185.600.000 yang belum tercatat dalam APBD 2017. Jadi, harus dicatat dalam KUPA-PPAS Perubahan 2017. ”Selain itu, pada APBN Perubahan 2017, dana alokasi umum berkurang Rp 16.571.196.000. Pengurangan ini, berlaku hampir di seluruh provinsi dan kabupaten se-Indonesia,” ucapnya.

Untuk belanja daerah pada KUPA-PPAS Perubahan 2017 Rp 2.088.024.600.369 meningkat dari APBD 2017 Rp 1.947.278.632.000. Defisit Rp 30.917.225.790 ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah dari Silpa. 

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia