Senin, 25 Sep 2017
radarkudus
Grobogan

Kejari Selidiki Kasus WKO

Rabu, 06 Sep 2017 10:01 | editor : Panji Atmoko

BERALIH KE JALAN: Para pedagang ikan bakar yang biasanya mangkal di pinggiran WKO beralih ke jalan tempat masuk karena akses masuk tempat wisata ditutup.

BERALIH KE JALAN: Para pedagang ikan bakar yang biasanya mangkal di pinggiran WKO beralih ke jalan tempat masuk karena akses masuk tempat wisata ditutup. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

   GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan turun tangan. Korps baju cokelat mulai menyelidiki kasus di Waduk Kedung Ombo (WKO) yang ditutup sepihak oleh pengelola sejak 1 September silam.

Seperti diketahui, area wisata WKO di Desa Rabat, Kecamatan Geyer, ditutup dan terlarang bagi aktivitas masyarakat. Pintu masuk menuju WKO ditutup portal besi, tepatnya di pintu masuk pembelian karcis. Penutupan juga dilakukan di pos penjagaan masuk dengan pagar bekas bongkaran besi BRC yang ditata rapi di pintu.

Penutupannya dilakukan secara tiba-tiba sejak 1 September lalu. Tanda penutupan wisata yang dikelola Koperasi Karyawan (Kopkar) Jratunseluna ditempel di beberapa titik. Persoalannya sendiri, terkait setoran uang karcis dan penarikan iuran ratusan pedagang yang tidak jelas jeluntrungannya.

Akibat penutupan itu, ratusan wisatawan yang datang ke tempat tersebut kecewa. Beberapa rombongan terpaksa balik kanan. Apalagi penutupan pas hari raya Idul Adha. Dampak lainnya, ada 140 pedagang ikan bakar tidak bisa bekerja. Mereka terpaksa menggelar dagangan di jalanan pintu masuk.

Adanya temuan itu, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan. Selanjutnya tim dari kejari melakukan penyelidikan. WKO sendiri berada di tiga kabupaten. Yakni, Kabupaten Grobogan, Boyolali dan Sragen. Untuk itu, kewenangan berada di Kejati Jateng. ”Kami hanya diminta membantu menyelidikanya,” kata Kajari Grobogan Edi Handojo didampingi Kasi Pidsus Bangun Setyoso.

Pihaknya telah meminta keterangan sejumlah warga, pedagang, dan pengelola. Hasilnya, ada 140 pedagang yang dimintai membayar retribusi Rp 20 ribu per bulan, biaya parkir, dan biaya tiket masuk. Padahal pengelolaan dari WKO tersebut masih dikelola koperasi. ”Kami memang mempertanyakan landasan hukum penarikan biaya tersebut dan pengelolaannya. Sebab, WKO itu langsung dari pusat,” ujarnya.

Kajari juga sedang mencari tahu berapa pemasukan pengelola WKO tersebut dalam dua tahun terakhir. Pengelolaan sendiri tidak hanya masalah karcis masuk. Ada juga parkir dan retribusi.

Selain itu, penyidik kejari juga mempertanyakan penggunaan izin operasi perahu di area wisata dan ratusan keramba yang berada di WKO. ”Jumlah pastinya berapa (pemasukannya) masih dihitung. Dari laporan awal ada Rp 30 juta per tahun untuk pendapatanya. Tetapi itu belum keseluruhan,” terangnya.

Kasus tersebut masih tahap klarifikasi dan pengumpulan data laporan. Belum sampai tahap penyidikan. 

(ks/mun/aji/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia