Jumat, 22 Sep 2017
radarkudus
Kudus

Empat Kades Langsung Tancap Gas

Sabtu, 15 Jul 2017 00:16 | editor : Ali Mustofa

DOKUMEN: Sekda Kudus Noor Yasin menandatangani berita acara pelantikan empat kades di pendapa kemarin sore.

DOKUMEN: Sekda Kudus Noor Yasin menandatangani berita acara pelantikan empat kades di pendapa kemarin sore. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

KUDUS – Empat kepala desa (kades) dilantik Sekretaris Daerah (Sekda) Noor Yasin di Pendapa Kudus kemarin (13/7) sore. Yakni, Kades Padurenan, Kecamatan Gebog, Zaenal Abidin; Kades Puyoh, Kecamatan Dawe, Lisa Octavia Damayanti; Kades Golantepus, Kecamatan Mejobo Nur Taufiq; dan Kades Getasrabi, Kecamatan Gebog, M Badrus.

Kades yang dilantik itu terdiri dari dua hasil pemilihan terbatas atau musyawarah desa dan dua kades hasil pemilihan langsung. Pemilihan hasil musyawarah desa itu terjadi di Desa Padurenan dan Puyoh. Sedangkan, Getasrabi dan Golantepus hasil pemilihan langsung.

Usai pelantikan, Sekda Kudus Noor Yasin berpesan, empat kades tersebut langsung menjalin konsolidasi dengan berbagai pihak yang ada di desa. Langkah itu dilakukan agar roda pemerintahan desa berjalan lebih baik. ”Kades memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera,” katanya.

Kades Padurenan dan Kades Puyoh, imbuhnya, bisa tancap gas dengan melanjutkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Sebab, RPJMDes sudah ada. Berbeda dengan Kades Golantepus dan Kades Getasrabi, mereka harus segera menyusun RPJMDes. “Semua tugas dan kewajiban kades harus dilaksanakan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Mantan kepala Disosnakertrans juga berpesan, kades dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan sesuai aturan. Apalagi anggaran yang ada di desa setiap tahun terus bertambah. Anggaran tersebut untuk pembangunan. “Jangan sampai pelaksanaan anggaran menyalahi aturan, sehingga berujung kepada hal yang tidak diinginkan,” paparnya.

Kades, lanjutnya, juga merangkul semua masyarakat. Selanjutnya menggerakkan semua elemen untuk bersama-sama membangun desa. Untuk itu, sekda mengungkapkan, tanggung jawab kades saat ini bertambah. Tidak hanya milik keluarga, melainkan milik semua, sehingga mampu menjadi pelindung warga.

Selain itu, Yasin menambahkan, program pemerintah desa disinkronkan dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Semua program bisa tegak lurus.

Yasin juga meningatkan, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik. Untuk itu, kades dituntut cerdas dan bijaksana menyikapi momen tersebut. Karena sedikit atau banyak, suhu politik akan berpengaruh kepada pemerintahan desa.

(ks/lis/top/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia