Selasa, 24 Oct 2017
radarkediri
icon featured
Politik

DAK: Disdik Tak Boleh Lepas Tangan

Minggu, 13 Aug 2017 13:40 | editor : Adi Nugroho

PROSES: Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan laboratorium SMPN 1 Baron.

PROSES: Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan laboratorium SMPN 1 Baron. (REKIAN - RadarKediri/JawaPos.com)

NGANJUK - Kalangan dewan menyoroti realisasi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk pembangunan insfrastruktur sekolah. Mereka meminta dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk tidak lepas tangan terhadap anggaran yang mencapai miliaran rupiah itu.

          Selama ini, DPRD Kabupaten Nganjuk menilai disdik minim melakukan perhatian. Kesimpulan tersebut didapat setelah Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMPN 2 Tanjunganom dan SMPN 1 Baron pada Jumat lalu (11/8). “Disdik mestinya tidak lepas tangan dengan adanya kejanggalan penggunaan DAK,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.

          Apalagi sebelumnya Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Nganjuk Handi Yunaidi menyatakan kalau semua perencanaan pembangunan bukan tanggungjawab dinas. Kesalahan itu justru dilempar ke pihak sekolah sebagai pengguna DAK.

          Menurut Tatit, hal itu akan menjerumuskan sekolah-sekolah penerima DAK 2017. “Bagaimana pun juga disdik adalah induknya. Wajib ikut mengawasi pembangunan yang menggunakan anggaran negara,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

          Tatit juga merasa aneh dengan sikap Kepala Disdik Ibnu Hajar dan juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Suroto yang enggan datang saat dilakukan sidak. Sebab tahun-tahun sebelumnya, setiap kali ada sidak, dewan selalu didampingi minimal oleh kabidnya. “Seperti lari dari tanggungjawab atau memang tak memiliki kompetensi di bidangnya,” tegasnya.

          Sikap dinas yang seperti itu menjadi catatan serius komisi III. “Kami melaksanakan fungsi pengawasan agar sekolah tidak salah menggunakan anggaran dari negara,” ucapnya.

Jika nanti sekolah tetap membandel dan tidak mau memperbaiki pekerjaannya, komisi III pun menyerahkan semua perkara itu ke penegak hukum. Karena resiko penyalahgunaan anggaran negara selalu berdampak pada hukum.

          Untuk diketahui, anggaran DAK  tahun 2017 yang diterima SMP jumlahnya mencapai Rp 3,324 miliar. Rinciannya, untuk rehab ruang belajar sebanyak 63 paket pekerjaan dan pembangunan lima ruang laboratorium (lab)  dengan dana Rp 1,172  miliar. Sementara peralatan pendidikan dianggarkan Rp 3,046 miliar dengan 86 paket pekerjaan.

          Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat (11/8) lalu komisi III melakukan sidak di dua sekolah. Ada banyak kejanggalan yang terjadi saat dilakukan sidak. Salah satunya sekolah tidak bisa menunjukan RAB dan desain gambar. Kedua, dugaan pelaksanaan proyek sekolah itu diserahkan ke pihak ketiga dan tidak dilaksanakan dengan swakelola.

Sampai-sampai ada temuan dewan di SMPN 1 Baron yang tetap melaksanakan pembangunan dan RAB-nya masih diperbaiki. Hal itu dianggap aneh. Diduga karena selama ini memang tidak ada koordinasi atau pengawasan dari disdik, sehingga terjadi keselahan seperti itu.

Sayang, Disdik Nganjuk belum bisa dikonfirmasi. Kabid Dikdas Disdik Suroto masih sulit dihubungi. Meski tersambung ke ponselnya, yang bersangkutan tidak merespon. Begitu pula pesan pendek (SMS) yang dikirim, belum mendapat balasan sampai berita ini ditulis.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia