Kamis, 23 Nov 2017
radarjogja
icon featured
Jogja

Pencairan Bonus Atlet Terhambat

Rabu, 13 Sep 2017 15:00 | editor : Jihad Rokhadi

BERPRESTASI : Salah seorang atlet Kota Jogja menerima kalungan medali emas di Porda DIJ XIV. (Heru pratomo/radar jogja)

BERPRESTASI : Salah seorang atlet Kota Jogja menerima kalungan medali emas di Porda DIJ XIV. (Heru pratomo/radar jogja)

 Keterlambatan pencairan bonus atlet Porda XIV-2017 tak hanya dialami kontingen Sleman. Itu juga dirasakan atlet, pelatih, dan ofisial di kabupaten/kota se-DIJ. Masalahnya sama. Pemerintah daerah terkendala prosedur administrasi pencairan dan penganggarannya.

Ketua Umum KONI Gunungkidul Jarot Budisantoso mengatakan, salah satu penyebab terlambatnya pencairan bonus atlet adalah sinkronisasi laporan pelaksanaan kegiatan dengan KONI DIJ. Itu butuh waktu. Bonus baru bisa cair setelah ada pencocokan data peraih medali berdasarkan surat keputusan KONI DIJ dengan pengurus kabupaten (pengkab).
“Sebenarnya kalau lebih cepat dicairkan semakin ringan tanggung jawab kami. Karena dananya sudah ada di rekening KONI Gunungkidul,” ungkap Jarot kemarin (12/9).

Wakil Sekretaris KONI Gunungkidul Heri Santoso mengklaim, bonus tidak akan terlambat cair jika seluruh laporan pertanggungjawaban dibuat secara cepat. “Faktanya ada pengkab yang belum menyampaikan laporan. Pelatih cabang olahraga juga belum semua menyerahkan hasil klasifikasi nomor pertandingan,” beber Heri yang menargetkan pencairan bonus pada Oktober mendatang.

Demikian pula yang disampaikan pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Jogja Rifki Listianto. Bonus telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2017. Kendati demikian, bukan berarti bonus bisa ujug-ujug dicairkan setelah atlet meraih medali. “Pencairan APBD memang tidak bisa seketika. Tapi, semua atlet harus mendapat kepastian kapan bonus cair,” kata Rifki yang juga anggota DPRD Kota Jogja itu.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja Kadri Renggono menyatakan telah mengalokasikan dana hingga Rp 5 miliar untuk bonus atlet. “Itu termasuk bonus atlet yang berprestasi memeroleh medali di Sea Games lalu,” katanya.

Begitu pula yang terjadi di Bantul. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Bantul Setiya menilai, desakan pencairan bonus atlet akhir tahun ini cukup realistis. Apalagi Pemkab Bantul belum menyusun APBD Perubahan 2017. “KUPA (kebijakan umum perubahan APBD) 2017 saja belum dibahas. Jadi sangat mungkin bonus dialokasikan di sini,” katanya.
Menurut Setiya, tidak masuk akal jika Pemkab Bantul menganggarkan dana bonus atlet pada APBD 2018. “Bonus itu kan tinggal mencairkan saja,” ucap Setiya yang juga anggota Komisi B DPRD Bantul.

Dikatakan, total bonus prestasi kontingen Porda DIJ XIV mencapai Rp 5,6 miliar.

Politikus PKS ini meyakini keuangan pemkab sanggup meng-cover kebutuhan anggaran bonus. “Kalau ada kenapa harus ditunda. Toh, mereka (atlet) juga sudah nyambut gawe,” sindirnya.

Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul Totok Sudarto berjanji segera mencairkan bonus tersebut.

“Mudah-mudahan disetujui DPRD. Semoga kondisi keuangan pemkab juga memungkinkan,” harapnya.

Ketua KONI Kulonprogo Bambang Gunoto memastikan bonus atlet Bumi Binangun bisa dicairkan Oktober mendatang. Dengan catatan, semua kebutuhan administrasi lengkap, sembari menunggu penetapan APBD Perubahan 2017. “Saat ini seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) kami minta segera melengkapi persyaratan pembuatan buku rekening bank,” katanya.

Sementara itu, menyikapi aksi protes atlet Sleman, Bupati Sri Purnomo meminta mereka bersabar. Sebab, pencairan bonus harus mematuhi mekanisme penganggaran. SP, sapaan akrabnya, memastikan seluruh bonus atlet yang telah dijanjikan bakal cair. Hanya, sesuai prosedur pencairannya harus bertahap. Mengingat ketersediaan anggaran. Bonus yang akan digelontor tahun ini Rp 1,1 miliar. Sisanya, sekitar Rp 3,8 miliar direncanakan cair pada triwulan pertama 2018.

“Penganggaran itu harus melalui perencanaan. Tidak bisa seenaknya. Kami harus patuh atas aturan ini supaya tidak terjadi pelanggaran,” tuturnya.
SP menegaskan, bonus atlet Porda DIJ tak bisa menggunakan dana talangan. Itu sesuai prinsip anggaran. Sedangkan penggunaan dana talangan pun harus berdasarkan perencanaan.

Sebagaimana diberitakan, atlet asal Sleman menggelar aksi protes atas keterlambatan pencairan bonus di sela upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Lapangan Pemda Sleman, Senin (11/9).

Menurut salah seorang peserta aksi Diah Emilia, protes tersebut sebagai ungkapan kekesalan lantaran kejadian serupa pernah terjadi pada 2015. “Kami ingin bonus cair satu tahap. Tidak seperti dulu dua tahap,” ungkap mantan Ketua Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Sleman itu.

Aksi protes atlet Sleman disesalkan Ketua Umum KONI DIJ Hadianto Ismangoen. Menurut dia, hal itu tak akan terjadi jika ada keterbukaan antara pemerintah daerah dan KONI Sleman terhadap para atlet. ”Mungkin itu kesalapahaman. Sebenarnya sangat disayangkan, sebab di Kota Jogja bonus belum cair namun tidak ada aksi,” kata pria yang akrab disapa dr Antok.

(rj/ong/ong/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia