Kamis, 23 Nov 2017
radarjogja
icon featured
Pendidikan

5 Hari Sekolah Berpeluang Memicu Persoalan Baru

Sabtu, 09 Sep 2017 14:11 | editor : Jihad Rokhadi

5 Hari Sekolah Berpeluang Memicu Persoalan Baru

Polemik seputar penerapan lima atau enam hari sekolah belum sepenuhnya berakhir. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter justru memunculkan persoalan baru. Daerah masih kebingungan menyusun formulasi administrasi tenaga pendidik yang tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Didik Warsito mengungkapkan, penerapan regulasi baru ini membuka ruang bagi sekolah untuk menerapkan sistem lima atau enam hari sekolah. Problemnya adalah sekolah yang menerapkan enam hari sekolah. Masalah itu muncul lantaran tidak sedikit tenaga pendidik yang berstatus sebagai ASN.

“ASN kan masuknya lima hari. Lalu pelayanan administrasinya bagaimana?,” ucap Didik di kantornya kemarin (8/9).

Persoalan lain yang bakal muncul adalah keseragaman sistem di tingkat kabupaten. Didik merasa janggal andai ada dua model penerapan masuk sekolah di Bantul. Walaupun dinas telah menunjuk empat dari 47 SMP negeri sebagai pilot project lima hari sekolah. Yakni SMPN 1 dan 2 Bantul, SMPN 1 Sewon, serta SMPN 3 Banguntapan.

Kendati begitu, bekas kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini tetap mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dinas menyerahkan sepenuhnya penerapan lima atau enam hari kepada masing-masing sekolah. “Yang terpenting dukungan komite dan wali murid seperti apa. Kemudian, juga perlu minta saran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat,” ucapnya sembari menekankan bahwa dinas bakal berkoordinasi dengan setiap sekolah.

Di sisi lain, Didik mengakui bahwa mayoritas sekolah di Bumi Projotamansari masih kesulitan menerapkan lima hari sekolah. Ada banyak kendala yang dihadapi. Di antaranya, ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana (sarpras).
Merujuk hasil sensus Disdikpora, sedikit sekolah yang sanggup memenuhi standar minimal pelayanan (SPM). Hanya segelintir SD dan SMP negeri yang telah seratus persen mencapai SPM. “Ada yang baru sanggup 40 persen (SPM),” sebutnya tanpa merinci berapa jumlah SD maupun SMP negeri yang telah mencapai seratus persen SPM.

Padahal, lanjut Didik, penerapan sistem lima hari sekolah menuntut lembaga pendidikan yang bersangkutan harus seratus persen memenuhi SPM. Di antara indikator SPM mencolok yang harus dipenuhi adalah ketersediaan musala dan ruang makan. Penerapan lima hari berkonsekuensi siswa berada di lingkungan sekolah sekitar delapan jam. Praktis siswa yang beragama Islam harus salat di sekolah. Begitu pula saat makan siang juga dilakukan di lingkungan sekolah.

“Ada yang telah memiliki musala dan kantin (sebagai ruang makan). Tapi, ukurannya terbatas. Tak sebanding dengan banyaknya siswa,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Didik juga khawatir dengan problem sosial dalam penerapan lima hari sekolah. Menurutnya, background siswa di satu sekolah beragam. Ada yang dari keluarga mampu. Ada pula yang dari keluarga kurang mampu. Terbuka kemungkinan siswa-siswa ini membawa bekal makan dari rumah.

“Yang satu mben dinane kangkung bayung. Di sebelahnya ayam bakar terus,” ungkap Didik mengilustrasikan masalah sosial yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah.

Terpisah, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Gunungkidul Eko Pramono menilai kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres No.87/2017 yang membebaskan tiap sekolah menentukan sistem pendidikan lima atau enam hari sekolah justru berpeluang menimbulkan dampak negatif. Tidak seragamnya kebijakan dikhawatirkan menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Jika demikian, maka ada standarisasi ganda yang malah dapat berdampak kurang baik terhadap kondisi psikologis anak,” katanya.

Menurut Eko, membebaskan sekolah menentukan sendiri sistem pendidikan yang akan dianut bukanlah kebijakan yang tepat. Melalui perpres tersebut pemerintah pusat seharusnya lebih tegas mengatur lama hari bersekolah bagi para siswa. Karena itu, dia memandang perlunya peran pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan penyeragaman sistem. “Keputusan penyeragaman sistem pendidikan lebih baik di tingkat daerah,” katanya.

(rj/ong/ong/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia