Sabtu, 25 Nov 2017
radarjogja
icon featured
Jogja

Parkir Balai Kota Makin Sesak

Selasa, 05 Sep 2017 12:45 | editor : Jihad Rokhadi

Parkir Balai Kota Makin Sesak

Tempat parkir Balai Kota Jogja akan tambah sesak. Dalam rencana APBD Perubahan 2017, Pemkot Jogja sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun operasional.

Pengadaan mobil dinas jabatan juga disesuaikan dengan perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang belum memiliki mobil dinas.

Hasil perubahan OPD baru awal tahun lalu, terdapat beberapa OPD baru, seperti Dinas Kebakaran, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan; dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengaku ada sekitar tujuh OPD baru yang belum memiliki kendaraan dinas jabatan untuk kepala dinas. Serta akan ada peremajaan untuk sejumlah kendaraan dinas operasional seperti di Dinas Perhubungan. Juga untuk memenuhi kebutuhan DPRD Kota Jogja.

”Melalui APBD Murni sudah dilakukan pembelian dua kendaraan dinas untuk RS Jogja dan Satuan Polisi Pamong Praja,” jelasnya kemarin (4/9).

Selain kendaraan dinas roda empat, melalui APBD Perubahan 2017 ini juga sudah disiapkan untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua. Bahkan untuk roda dua jumlahnya lebih banyak dibandingkan roda empat.
Meski dilakukan pada APBD Perubahan, yang waktunya terbatas, Kadri mengaku optimistis tetap terlaksana.

”Paling tidak untuk pengadaan seluruh kendaraan dinas butuh waktu sekitar tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran dengan memanfaatkan e-katalog,” jelasnya.

Anggaran untuk pembelian kendaraan dinas jabatan dan operasional masuk dalam urusan keuangan, yang dalam rencana APBD Perubahan 2017 mencapai Rp 15,9 miliar sehingga anggaran untuk urusan tersebut mencapai Rp 129,6 miliar.
Pos belanja daerah pada anggaran perubahan 2017 meningkat sekitar Rp 30 miliar yang terdiri dari pos belanja langsung mengalami kenaikan Rp32,3 miliar dan belanja tidak langsung berkurang Rp2,3 miliar.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan tidak masalah dengan penandatanganan kendaraan dinas baru, selama digunakan untuk menunjang pekerjaan. Tidak hanya bagi eksekutif, Koko, sapaannya, juga berharap lembaga yang dipimpinnya mendapatkan tambahan kendaraan dinas operasional untuk alat kelengkapan.

”Kendaraan dinas ini kan untuk menunjang kinerja, wajar saja kalau diadakan selama sesuai peruntukannya,” ungkapnya. 

(rj/pra/ong/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia