Senin, 22 Jan 2018
radarjogja
Jogja Utama

Hujan Protes Warnai Rekapitulasi Suara

Kamis, 23 Feb 2017 15:11

Hujan Protes Warnai Rekapitulasi Suara

Petugas membuka kotak suara wilayah Kecamatan Mantrijeron disaksikan Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Pilwali Jogja 2017, di Kantor KPU Kota Jogja, Rabu (22/2). foto : Guntur Aga Tirt ()

Seperti sudah diduga sebelumnya, rekapitulasi suara Pilwali Kota Jogja 2017 di tingkat KPU berlangsung alot. Sejak awal dibuka, Antonius Fokki Ardiyanto, saksi utama tim pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli melancarkan serangan dengan mencecar berbagai pertanyaan kepada komisioner KPU. Dia juga memberikan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses perhitungan suara.

Sidang pleno pun tak berjalan sesuai agenda yang dimulai pukul 10.00. Itu lantaran pemimpin siding disibukkan untuk menjawab berbagai pertanyaan Fokki. Di antaranya terkait proses pemberian undangan untuk para saksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto dan beberapa panitia pemilihan kecamatan (PPK) segera memberi penjelasan. Namun, hal itu belum membuat Fokki puas. Dia akhirnya memilih menuangkan keberatannya melalui surat tertulis. Itu tak hanya sekali. Hampir dua jam Fokki berulang-ulang mempertanyakan proses penyebaran undangan untuk saksi perhitungan suara. Khususnya di wilayah Mantrijeron, Kotagede, dan Kraton. “Saya ajukan keberatan karena penjelasan tidak tuntas,” ujarnya.

Proses rekapitulasi baru dimulai sekitar pukul 12.00. Diawali dari Mantrijeron. Sebelum perhitungan dimulai, lagi-lagi Fokki mengajukan interupsi. Kali ini dia mempertanyakan formulir C6 /undangan memilih. Fokki meminta data rinci yang ada di KPU. Termasuk data pemilih tambahan (DPTB) dan data pemilih perpindahan (DPTH). “Karena PPS, PPK, dan KPU Kota Jogja tidak memiliki data, saya ajukan surat keberatan lagi,” tegasnya.

Di tengah proses perhitungan Fokki kembali melancarkan protes. Dia mendesak komisioner KPU membuka kotak surat suara tidak sah. Kendati demikian desakan Fokki mentah meski telah diakomodasi oleh pimpinan pleno.

Wawan Budianto meminta persetujuan dari saksi pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP) dan panitia pengawas pemilu, namun hasilnya nihil karena permintaan Fokki dianggap tak memiliki alasan kuat.

Saking alotnya, rekapitulasi suara untuk wilayah Mantrijeron selesai usai istirahat salat Ashar.

Untuk perhitungan suara sendiri tidak terjadi perubahan. Hingga pukul 18.00 rekapitulasi masih berlangsung untuk PPK Mergangsan.

Terpisah, Danang Rudiyatmoko selaku ketua tim pemenangan IP-Fadli juga mempertanyakan surat suara tidak sah yang mencapai lebih dari 14 ribu lembar.

Dia menuding ada kejanggalan jika dikaitkan dengan jumlah pemilih di Kota Jogja. Danang juga membandingkan dengan jumlah surat suara tidak sah saat pemilihan presiden yang hanya sekitar 3.400 lembar. “Jumlahnya, kan besar. Padahal,  pilpres yang calonnya tidak kampanye langsung hanya tiga ribuan (lembar),” klaimnya.

Danang juga mengisyaratkan kemungkinan menggugat perselisihan hasil perhitungan suara pilwali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku telah mengantongi beberapa bukti yang mengarah pada kecurigaan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kendati begitu, Danang enggan merinci secara detil bukti-bukti yang dimaksud.

“Pasti kami bekerja semaksimal mungkin, sistematika dan terstruktur (pelanggaran) seperti apa,” ujar Danang.

Dia menuding KPU melakukan pelanggaran. Misalnya, dengan tidak memberikan DPPH maupun DPTB ke saksi. “Apa bedanya DPPH, DPTB, dengan DPT. Kenapa tidak diberikan,” lanjutnya.

Pada bagian lain, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri

mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Terlebih dalam menyikapi hasil perolehan suara pilwali.

Tanggapan sebaliknya dilontarkan Nurcahyo Nugroho, koordinator saksi pasangan HS-HP. Menurutnya, suara yang tergolong tidak sah jika surat suara tidak dicoblos. Atau dicoblos dua-duanya. Semua dilakukan dengan kesadaran pemilih.  Ada juga yang masuk kategori tidak sah karena ketidaktahuan. “Itu semua fenomena yang biasa terjadi,bukan hal baru. Harusnya semua menghormati dan menghargai sikap politik masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Wawan Budianto menilai dinamika yang mewarnai proses rekapitulasi masih sesuai koridor.

Dia menggaransi untuk memberikan penjelasan terhadap setiap keberatan oleh saksi. Termasuk untuk mencocokkan data dengan panwas dan saksi pasangan lain.

“Tugas kami menyajikan data. Kalau masih keberatan dengan penjelasan kami,   bisa menuliskan dalam form keberatan saksi,” tuturnya ditemui saat jeda pleno.

Meski sempat terjadi gejolak, Wawan optimistis proses rekapitulasi berjalan sesuai jadwal, yakni 22-24 Februari.

“Cukuplah waktunya. Untuk perpanjangan waktu rekapitulasi belum ada edaran dari KPU pusat,” jelasnya.  (pra/yog/ong)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia