Senin, 22 Jan 2018
radarjogja
Jogja Raya

Tower Ilegal Langsung Dirobohkan

Selasa, 06 Sep 2016 13:28

Tower Ilegal Langsung Dirobohkan

JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja  dinilai mengetahui pihak-pihak yang membangun tower telekomunikasi ilegal di wilayah Kota Jogja. Buktinya, tower ilegal yang berada di  depan Kantor DPRD Kota Jogja langsung dirobohkan. Itu setelah anggota DPRD Kota Jogja mengontak salah satu pejabat Pemkot Jogja.

”Begitu tahu ada tower ilegal di depan DPRD, kami langsung kontak eksekutif, malamnya langsung diturunkan. Berarti pemkot tahu harus menghubungi siapa untuk menurunkan tower,” ujar Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko usai rapat pimpinan DPRD Kota Jogja dengan Panitia Khusus (Pansus) Menara Telekomunikasi, kemarin (5/9).

Menurut Koko, sapaannya, respons cepat dari Pemkot Jogja yang langsung menghubungi pihak ketiga pembuat tower ilegal terse-but, harusnya juga dipraktikkan di lokasi lain. Terlebih jika  Pemkot Jogja sudah tahu orang-orangnya.   ”Pemkot harus tegas, kalau tidak berizin ya dirobohkan,” pintanya.

Untuk itu pada Selasa (6/9), DPRD Kota Jogja akan memanggil pihak eksekutif yang berkaitan dengan tower ilegal. Mulai dari Dinas Pe-rizinan, Dinas Ketertiban, Bagian Perekonomian, Pe ngembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja sama (P3ADK) dan Bagian Hukum Pemkot Jogja.

”Karena sudah cetho di Perwal tidak mengeluarkan izin, tapi ini pembangunan kok masih marak,” ujar politikus PDIP itu.

Selain itu pihaknya juga akan meminta Pemkot Jogja melakukan inventarisasi jumlah tower di Kota Jogja. Sesuai dengan ketentuan jumlah tower telekomunikasi di Kota Jogja sebanyak 90 tiang dan sudah terpenuhi. Untuk itu dikeluar-kan Perwal No. 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomu-nikasi, termasuk mengatur moratorium menara telekomunikasi.

Ketidakjelasan dalam pena-taan tower telekomunikasi ini pula yang membuat Pimpinan DPRD Kota Jogja akhirnya mengambil tugas Pansus Ra-perda Menara Telekomunikasi. Pimpinan DPRD Kota Jogja akan mengambil langkah penegakan sesuai dengan kewenangan.

Tapi, Koko menolak jika dikatakan Pansus gagal dalam men-jalankan tugasnya. Menurut dia, selama September ini untuk membahas Raperda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

”Sudah kesepakatan SOTK jadi fokus saat ini, semua Pansus termasuk Komisi ditangguhkan tugasnya,” jelas Koko.

Selain kalangan DPRD Kota Jogja, Forum Pemantau Indepen-den Pakta Integritas (Forpi) Kota Jogja juga mengkritisi keberadaan tower ilegal. Dari penelusuran Forpi Kota Jogja ditemukan tower-tower baru yang berdiri di trotoar.

Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta mengatakan, dari pantauan di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, di ketahui ada tower ilegal di trotoar yang dibuat menyerupai pohon kelapa. Termasuk dengan dicat cokelat dan diberi ornamen  seperti pohon di puncaknya. Dari pengakuan warga sekitar, tower tersebut sudah ada sejak enam bulan yang lalu.

”Mereka mengaku tidak ada sosialisasi atau dimintai izin sebelum mendirikan,” ujarnya.

Sementara itu, di wilayah Kota-baru, diketahui juga ada tower yang berdiri di atas taman. Untuk mengelabui, di tower tersebut ditambah dengan lampu penerang jalan. Padahal di dekatnya sudah terdapat lampu. Satu lagi lokasi yang diketahui Forpi berada di selatan Pasar Telo. Tapi, setelah dicek, secara administrasi masuk wilayah Bantul.

”Lokasinya tepat di perbatasan kota dan Bantul,” tuturnya.

Dibandingkan lokasi lain, tower di Jalan Tritunggal itu tergolong baru. Konstruksinya masih baru, bahkan ada salah satu mur yang kendor. Menurut salah seorang manajemen toko yang di depan-nya terdapat tower itu, Saiful Rohman, tidak pernah ada  sosialisasi atau minta izin.

”Dikerjakannya malam-malam, awalnya dipikir PU mau buat saluran air tapi kok yang jadi tiang tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, Forpi Kota Jogja mendesak kepada Dinas Keter-tiban untuk segera menindak tegas. Memerintahkan kepada pemilik tower untuk membongkar sendiri karena tidak berizin.  Termasuk dengan pengawasan yang intensif supaya tidak ada lagi pembangunan tower ilegal.

”Jangan mau diperdayai dengan dalih membantu untuk penerangan jalan, padahal untuk kepentingan menara seluler,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Totok Suryonoto mengatakan, masih melaku-kan koordinasi. Hal itu untuk mem-perjelas status tower, apakah merupakan tower telekomunikasi atau tiang penerangan jalan.

”Kami koordinasikan dulu dengan pihak terkait, kalau me-langgar akan kami berikan surat peringatan pertama hingga  ketiga,” ujarnya. (pra/ila/ong)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia