Minggu, 25 Feb 2018
radarjember
icon featured
Sportainment

Ruwetnya Bikin LPj Hibah Sarpras Cabor

Kamis, 18 Jan 2018 05:05 | editor : Dzikri Abdi Setia

lpj cabor, Dana Hibah Bansos, KONI Jember, Radar Jember.

Sistem baru penyaluran dana hibah sarana dan prasarana (sarpras) yang masih belum klik dengan kondisi riil membuat sebagian besar cabor masih gojag-gajeg untuk menerapkannya. Minimnya masa sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama urungnya kesepakatan penerapan sistem tersebut.

Salah satu poin yang menjadi pertanyaan cabor adalah sistem pembayaran pengadaan sarpras tahun 2017. Anggaran dana hibah untuk KONI dari APBD 2017 senilai Rp 2,047 miliar, telah ditransfer ke rekening KONI diungkapkan dalam forum yang digelar Senin (15/1) kemarin. Namun, pencairannya masih menunggu selesainya laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pengurus cabor.

Ini menjadi kebingungan cabor, sebab rata-rata cabor sudah melakukan pembelian sarpras di 2017 dengan pengarsipan kuitansi yang sudah ditutup. Bahkan, sebagian belum melakukan pembelian sarpras karena menunggu turunnya dana hibah. 

“Pada forum itu tidak ada kajian secara pembelian ke rekanan. Yang kita pahami, kita beli sarpras dan dapat nota. Namun, info dari forum menyebutkan bahwa pembayaran sarpras harus langsung ditransfer ke rekanan dari KONI atau dispora,” ujar Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jember Ervan Friambodo.

Jika metode tersebut dijalankan terhadap anggaran 2017, maka LPj yang disusun selama 2017 menjadi tidak otentik. Cabor justru akan terkesan ‘diarahkan’ untuk memanipulasi data 2017 ke anggaran 2018. “Kalau diterapkan untuk 2018 masih oke, masih bisa. Tapi kalau 2017, ini sudah di-closing sesuai apa yang ada,” imbuh Ervan.

Ditambah lagi, kata dia, pengajuan plotting biasanya dilakukan pada pertengahan tahun untuk anggaran tahun berikutnya. Jika saja sosialisasi sistem ini diberikan lebih awal maka setidaknya cabor bisa melakukan penyesuaian. “Sosialisasi ini baru, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang perlu digarisbawahi adalah mengapa dibuat sedemikian sulitnya,” tegasnya.

Walau begitu, dirinya mengaku tetap menyiapkan pemberkasan LPj untuk diserahkan pada KONI dan dispora sembari menunggu langkah lebih lanjut. “Kami tetap masukkan dulu berkas-berkas pengadaan sarpras dan yang lainnya sesuai regulasi ini. Kalau memang bermasalah, kami mohon petunjuk koreksi seperti apa,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Jember Prof Soetriono kepada Jawa Pos Radar Jember. Sistem baru yang digagas Pemkab Jember tersebut, menurut dia, cukup bagus jika diterapkan di instansi. “Sebetulnya tidak harus menyetorkan SPJ dulu, tapi menyetorkan uang muka sesuai proposal yang diajukan awal tahun. Kalau dicairkan, kita bisa berjalan,” ujarnya. 

Sedangkan sisanya diserahkan ketika kegiatan sudah berlangsung dan dibuat SPJ-nya dengan berbagai kondisi. Dengan demikian, cabor bisa merealisasikan seluruh kegiatan yang sudah dituangkan dalam proposal anggaran. “Termasuk pencairannya jangan di akhir tahun, namun dalam beberapa termin. Kalau misalnya kegiatan tidak dilakukan, ya uang harus kembali ke kas negara,” imbuhnya.

Terkait sistem dana hibah sarpras, Soetriono mengaku tidak menolak sistem tersebut jika diterapkan pada 2018. Mengacu pada pemeriksaan yang birokratif, auditor biasanya melakukan pemeriksaan langsung ke rekanan alih-alih ke cabor yang bersangkutan. “Untuk yang 2017 kan sudah berlangsung, diberi tenggang waktu untuk SPJ. Padahal, ada cabor yang belum belanja sarpras. Kalau gitu kan repot,” lanjutnya. 

Hal tersebut tentu tidak baik bagi cabor, sebab laporan yang diserahkan bisa jadi mengada-ada. “Kita nggak mau, dengan dana sekitar Rp 30-40 juta, tapi (di kemudian hari) jadi masalah. Ya ngapain (memaksa bikin LPj),” tegasnya.

Mengenang tahun-tahun sebelumnya, Pelti Jember menjadi kiblat penyelenggaraan organisasi bagi pengurus Pelti daerah lain, misalnya Bondowoso. Tetapi, saat ini justru kepengurusan dan penganggaran Pelti Bondosowo dinilainya sudah jauh lebih baik ketimbang Jember.

Terkait peruntukan dana hibah sarpras, Soetriono berpendapat bahwa hal tersebut bisa diterima apabila ada sarpras yang dipastikan rutin dibeli setiap tahun. Misalkan, pengadaan bola tenis untuk klub. “Tapi tidak transfer. Kalau yang tidak beli ya nggak berani,” imbuhnya. Kondisi semacam itu juga dilakukan oleh sebagian besar cabor lain.

Sayangnya, mekanisme sistem baru ini baru disosialisasikan ketika ada aba-aba anggaran mau cair. “Tidak ada sosialisasi pada awal 2017, tapi baru disampaikan akhir 2017. Saya sudah pesimis, pertanggungjawaban agak sulit,” keluhnya. 

Jika cabor terus dihadapkan pada kondisi administratif semacam ini, baik Ervan maupun Soetriono menegaskan, bahwa cabor justru akan sulit konsentrasi pada pembinaan prestasi atlet, khususnya pemain junior. 

(jr/lin/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia