Rabu, 17 Jan 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Incumbent Boleh Gunakan Fasilitas Kantor

Sabtu, 13 Jan 2018 07:40 | editor : Dzikri Abdi Setia

pilkada lumajang, radar semeru, kpu lumajang,

Banyaknya sindiran yang mengarah pada incumbent di medsos sepertinya tak terbendung. Sebab, masih menggunakan fasilitas pemerintah. Namun, kondisi tersebut dipastikan tidak ada problem. Sebab, belum masuk masa cuti. Hanya persoalan etis saja yang mengganjal.

Sejumlah hal yang menjadi sorotan bukan cuma penggunaan fasilitas mobil operasional satpol PP ketika incumbent pulang dari kantor KPU. Kemarin, saat pelaksanaan tes juga masih terlihat penggunaan fasilitas pemerintah.

Informasi yang berhasil didapat Jawa Pos Radar Semeru, saat pelaksanaan tes kesehatan di RS Syaiful Anwar kemarin, incumbent terlihat menggunakan fasilitas kantor. Didapat informasi jika masih mengajak ajudan dan seorang kepala OPD salah satu bagian Setda Pemkab Lumajang.

Hal ini tidak dibantah oleh KPU Lumajang dan juga panwaskab yang memfasilitasi pelaksanaan tes kesehatan. Bahkan, diantara peserta tes lain dan penyelenggara pilkada juga melihat fasilitas negara masih melekat pada incumbent. “Sempat memang keluar, tetapi balik lagi menjemput,” ungkap salah seorang penyelenggara pilkada.

Akhmad Mujaddid MR, ketua Panwaskab Lumajang mengakui kondisi tersebut. Namun, dia menegaskan tidak menjadi masalah urgen. “Iya, bukan masalah serius,” ungkapnya. Sebab, incumbent masih menjabat sebagai bupati Lumajang. “Ya karena belum cuti. Cutinya nanti per 13 Februari 2018,” katanya. Dia menjelaskan, selama belum cuti, maka semua fasilitas dan protap masih bisa digunakan. 

Sebab, semua itu masih menjadi hak yang bersangkutan. “Karena kata kuncinya adalah cuti, ketika cuti nanti ya tidak boleh,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selama belum ditetapkan sebagai calon dan belum cuti, maka fasilitas masih menjadi hak yang melekat pada incumbent. Namun, walaupun larangan tidak ada yang mengatur penggunaan fasilitas itu, tapi secara etis tidak baik. “Iya, secara etis tidak baik,” katanya. Karena akan menimbulkan prasangka yang buruk bagi masyarakat maupun bakal calon yang lain

Tidak etisnya lanjut dia karena digunakan untuk kepentingan pencalonan. “Kecuali untuk kepentingan layanan masyarakat yang menjadi kewajibannya. Itu tidak masalah,” pungkasnya. 

Panwaskab juga menghimbau kepada bupati yang kali ini mendaftar sebagai calon dalam Pilkada 2018 ini, agar tidak menggunakan fasilitas negara. Tentu selama melaksanakan dan memenuhi proses pencalonannya. “Kami imbau agar tidak menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jaddid. 

(jr/fid/sh/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia