Rabu, 17 Jan 2018
radarjember
icon-featured
Perspektif

Dibingkai Politik

Selasa, 21 Nov 2017 08:15 | editor : Dzikri Abdi Setia

perspektif,

(Radar jember)

Beberapa hari ini, umat Islam dihebohkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan Aliran Kepercayaan dalam kolom administrasi kependudukan pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP). Tak heran, jika kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya mereaksi (menolak) keras atas keputusan MK tersebut. Alternatifnya, MUI meminta agar pemerintah (Kemendagri) menyediakan dua kolom dalam KTP, yakni “Agama dan Keperayaan”. 

Sikap MUI terhadap “kebijakan pemeritah” terkait  “doktrin” Aliran Kepercayaam tersebut sebenarnya bukan hal baru. Bahkan secara politis, sikap serupa pernah dilakukan pada tahun 1973 dan 1978, dalam sidang umum MPR Orde Baru. Yakni, melalui Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang saat itu menjadi “wadah tunggal” aspirasi politik umat Islam.  Tak tanggung-taggung, saat itu penolakan terhadap Aliran Kepercayaan untuk dimasukkan GBHN, dipimpin langsung oleh ulama kharismatik, KH Bisri Syansuri (Rais Aam Syuriah PBNU)  yang posisinya sebagai “pengendali” atau setingkat dewan syura PPP. 

Sikap tegas Fraksi PPP yang ditunjukkan dalam aksi Walk Out (keluar sidang) dalam Sidang Umum MPR Tahun 1978 tersebut, bisa dibilang sangat berani, sekaligus mencengangkan pemerintah. Padahal, kekuatan PPP saat itu hanya 99 kursi, dibanding jumlah anggota MPR yang mencapai hampir 500 orang. Terlebih saat itu negara dikuasai oleh Golkar, yang notabene partainya Presiden Soeharto dan ABRI. 

Hasilnnya, pemerintah “mengalah”, dan akhirnya Aliran Kepercayaan (cukup ) dimasukkan dalam Depantemen Pendidikan dan Kebudayaan. Alasannya, Aliran Kepercayaan bukan masuk dalam kategori agama, melainkan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Meski demikian, ada risiko politik yang diterima oleh FPP, termasuk unsur NU. Antara lain, penggantian  ketua umum PPP dari Mintardja kepada HJ, Naro, yang konon adalah orangnya Pak Harto. Dan sejak itu, iklim PPP sering tidak kondusif, karena krap terjadi “pergolakan internal” partai. 

Mengapa Umat Islam keberatan Aliran Kepercayaan dimasukkan dalam kelompok agama yang resmi diakui di Indonesia? Antara lain, jika Aliran Kepercayaan dimasukkan dalam kelompok agama, sama halnya mengakui kedudukannya sama dengan agama. Dan, itu dianggap melecehkan agama (Islam khususnya). Terlebih Islam adalah agama Tauhid, yang melarang keras pemeluknya menyekutukan Tuhannya. 

Di Indonesia sendiri berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969, agama-agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Islam , Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, Konghucu dipinggirkan di masa Orde Baru. Walau akhirnya diakui labgi saat pemerintahan Presiden Gus Dur.  Berdasarkan data yang dicatat oleh Kemendagri, saat ini jumlah pemeluk agama Islam sebanyak  225.970.854 (87 persen), Kristen/Protestan 8.192.815 (7 persen), Katholik 8.192.815 (3 persen), Hindu 4.663.322 (1,7 persen),  Budha 2.057.857 (0,73 persen), Konghucu 67.580 (0,05 persen), dan Aliran Kepercayaan (hanya) 138.791 orang (0,12 persen) . (Jawa Pos, 19/11/17). 

Benarkah penganut Aliran Kepercayaan hanya sebanyak itu? Entahlah. Mungkin itu baru yang terdaftar. Sedangkan yang tak terdaftar mungkin jauh lebih banyak. Sebab, penganut aliran kepercayaan umumya juga (mengaku) sebagai pemeluk agama, khususya Islam. Kkalau tidak (mencantumkan agamanya), khawatir dianggap  sebagai atheis. Atau yang di masa Orba bisa dicap sebagai simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia). Suatu partai terlarang dan menjadi musuh bebuyutan umat Islam. 

Keberadaan Aliran Kepercayaan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama dianut oleh sebagian bangsa Indonesia. Bahkan jumlah aliaranya mencapai 200-an lebih. Namun menjadi “terkenal” berkat “kegigihan” Zahid Hussain, salah seorang jenderal TNI pengikut kelompok kebatinan Sumarah.   Sekaligus jadi pelindung aliran kepercayaan di Indonesia. Pemuda kelahiran Yogyakarta 19 Mei 1925 itu menjadi pengikut aliran kepercayaan sejak tahun 1940-an.  Ayah kandungnya, Abdullah Muhsin adalah seorang usahawan. Sementara ayah angkatnya adalah aktivis Muhammadiyah. Meski begitu, Zahid tetap beragama Islam yang rajin salat dan sudah naik haji pula. 

Di masa Orde Baru, Zahid Hussain dikenal sebagai jenderal yang dekat dengan aliran kepercayaan. Bahkan sejak 1974,  dia dipilih menjadi Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Selama Razim Orba, dia selalu mendapat posisi strategis di pemerintahan. Selain Zahid, ada juga Jenderal Sudjono Humardani, yang kerap dianggap sebagai “dukunnya” Jederal Soeharto (Pak Harto). Keduanya  juga dikenal dekat dengan Kejawen atau meurut peneliti Clifford Geertz disesebut  "Agama Jawa". 

Menurut Zahid, sejak 1970 aliran kepercayaan yang sudah dihimpun dan dibina oleh pemerintah berjumlah lebih dari  200 perkumpulan, dengan anggotanya diklaim mencapaii jutaan. Dia yakin bahwa  Aliran Kepercayaan dan penghayatnya tidak ada matinya,  meski tidak mempunyai wadah. Ketika Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) meributkan Aliran Kepercayaan  agar musnah dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1997, Zahid menjawab bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kepercayaan kepada Tuhan itu.

Kini, setelah hampi1 40 tahun berlalu, “hantu” Aliran Kepercayaan kembali “terusik”. Yakni, ketika 7 November 2017 lalu, Majelis Kehormatan (MK) mengabulkan uji materi  sekelompok penganut Aliran Kepercayaan  yang ingin identitasnya dimasukkan dalam kolom KTP. Alasannya, bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan dan keyakinan warga negara yang tidak melalui jalur agama. Yakni, menganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan asli nilai-nilai luhur bangsa ini.

Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka (seharusnya) segera diberlakukan. Namun pihak MUI, melalui ketua umumnya, Prof KH Ma’ruf Amin, mereaksi keras dengan menolaknya. Yakni, putusan MK tak bisa dibatalkan, namun tak harus deksekusi (dilaksaakan). 

Menurut KH Ma’ruf Amien, MK tak memperatikan kesepakatan politik yang disepekati bersama. Yakni, Ketetapan MPR No 1V/MPR/1978 yang secara tegas menyebutkan bahwa Aliran Kepercayaan bukan Agama. Dengan demikian tak perlu menjadi identitas dalam KTP. Bahkan Keputusan MK tersebut  dinilai Rais Aam Syuriah PBNU itu dapat merusak tatanan kehidupan bangsa yang prinsip-prinsipnya berasal dari kesepakatan politik. Artinya MK dianggap kurang memperhatikan aspek kesepakatan sebelumnya. 

Meski demikian, MUI masih menoleransi bahwa dalam KTP dibuatkan kolom sendiri, tanpa berdampingan (atau pilihan) dengan agama. Artinya, pemerintah harus membuat dua jenis KTP, yakni satu berisi kolom agama,  dan satu lagi berisi kolom penganut kepercayaan. Nah, bagi penganut Aliran Kepercayaan dalam KTP-nya tanpa disediakan kolom aga. Begitu pula sebaliknya.. Akankah pemerintah (Kemendagri) mengabulkan permintaan MUI tersebut? Kita tunggu saja…..

(jr/sh/das/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia