Kamis, 14 Dec 2017
radarjember
icon featured
Radar Jember

Dewan Coret Perubahan APBD di Sejumlah OPD

Rabu, 20 Sep 2017 10:00 | editor : Dzikri Abdi Setia

Dewan Coret Perubahan APBD di Sejumlah OPD

JEMBER – DPRD Jember mencoret sejumlah usulan perubahan anggaran penerimaan dan belanja daerah (PAPDB).

Pasalnya, anggaran itu ada di organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini belum memiliki pejabat kepala definitif. Pejabat yang ada masih Plh dan Plt. 

Total ada tujuh OPD yang dijabat Pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh). Selain itu, satu lagi yang masih dianggap oleh dewan bermasalah yakni di dinas kesehatan.

Di lembaga itu terkendala status kepegawaian Siti Nurul Qomariyah yang status kepegawaiannya di Pemkot Probolinggo. 

Nurul awalnya memang tercatat sebagai PNS di Pemkot Probolinggo. Dia mengikuti lelang jabatan di Jember dan akhirnya lolos menjadi kepala dinas kesehatan. 

Sehingga, total ada sekitar delapan OPD di Pemkab Jember yang tidak akan ada perubahan, pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran di PAPBD 2017. Mereka akan kembali pada posisi awal APBD 2017. 

OPD itu adalah bappeda, dinas permukiman rakyat kawasan pemukiman dan cipta karya, dinas perikanan kelautan, bagian umum sekretariat daerah, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan dinas informasi dan komunikasi. Semua OPD itu masih dijabat Plt.

Sementara yang dijabat oleh Plh ada satu OPD, yakni dinas pendidikan. Sedangkan dinas kesehatan, yang meskipun dijabat oleh pejabat definitif namun juga dicoret karena persoalan status kepegawaian kepala dinasnya. 

Wakil Ketua DPRD Jember NNP Martini mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan hasil pembahasan KUPA dan KUAPPAS PAPBD sejak enam hari lalu.

“Rekomendasi DPRD Jember sudah kami serahkan kepada Pemkab Jember 15 September lalu. Jadi sekarang tinggal bupati Jember untuk menindaklanjutinya,” terangnya.

Martini menegaskan, pihaknya sama sekali tak bermaksud menghambat pembahasan anggaran.

Pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi tersebut.

“Kami berhati-hati. Sebab, kami berusaha mematuhi dan melaksanakan sesuai undang-undang yang mengatur. Kami tak ingin nanti ada cacat hukum,’’ katanya.

Undang-undang yang dimaksud Martini adalah UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahkan, kata politisi PDI Perjuangan ini, diperinci dalam SK BKN K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Plh dan Plt.

Di UU itu, lanjut Martini, disebutkan dengan tegas dalam melaksanakan tugasnya Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Sehingga, pihaknya pun mengacu pada aturan tersebut. 

Bahkan dalam SK BKN itu tegas mengatakan jika kewenangan Plt Plh hanya pada menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja, menetapkan kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti, menetapkan surat penugasan pegawai.

Juga menyampaikan usul mutasi kepegawaian, kecuali pemindahan antar instansi, dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrator dan izin tidak masuk kerja.

Dengan demikian, pihaknya memastikan untuk masalah penganggaran jelas bukan menjadi kewenangan Plt dan Plh. Sedangkan dalam KUPA dan KUAPPAS, semuanya ditandatangani oleh Plt dan Plh.

“Menurut pandangan kami dan kesimpulan badan anggaran, Plt Plh itu menyalahi peraturan perundang-undangan (jika mengubah anggaran),” terangnya. Sehingga jika dipaksakan, menurut Martini, akan cacat hukum. 

Oleh karena itu, berdasar kesepakatan dengan tim anggaran, untuk OPD yang masih terkendala hukum itu sehingga tidak dilakukan pembahasan. “Tidak ada perubahan (anggaran), Plt Plh tidak bisa mengubah anggaran,” tegasnya. 

 Yang jelas, sesuai aturan, pihaknya di badan anggaran sudah melakukan pembahasan selama 25 hari bersama dengan tim anggaran Pemkab Jember.

Badan Anggaran juga sudah memberikan saran masukan dan koreksi atas rencana perubahan APBD kepada tim anggaran. 

Rekomendasi banggar ini sebenarnya sudah disampaikan pihaknya kepada tim anggaran. Namun, diakuinya tim anggaran tidak bisa langsung memberikan keputusan atas rekomendasi yang diberikan Banggar DPRD Jember.

“Ketua tim anggaran Plt Sekda katanya masih akan berkonsultasi dengan bupati Jember,” jelas Martini. 

Oleh karena itu, pihaknya menunggu keputusan dari bupati Jember terkait dengan hal ini. “Saat ini DPRD Jember hanya tinggal menunggu sikap bupati saja,” jelasnya. 

Dirinya mengatakan jika memang disetujui, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD di tingkat komisi. Kemudian akan dilakukan finalisasi serta dilanjutkan dengan paripurna.

Jika memang segera ada jawaban, diakui Martini, untuk PAPBD akan segera bisa selesai dan OPD bisa segera bekerja untuk merealisasikan program kerjanya.

Namun, jika ternyata bupati Jember tidak setuju, Martini mengatakan tidak bisa berandai-andai. Pihaknya menunggu keputusan resmi dari Pemkab Jember.

“Jika tidak (disetujui) ya sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya. Yakni semua anggaran kembali menggunakan APBD 2017 yang lalu.

Apa jawaban Bupati Faida? Bupati perempuan pertama pilihan rakyat jember ini menilai dewan sudah salah kaprah telah memintanya mencoret Perubahan APBD 2017 pada OPD yang dijabat Plt dan Plh. Apalagi, menyebut bahwa Plt dan Plh, tidak memiliki wewenang melakukan perubahan alokasi anggaran.

 “Bukan hanya Plt dan Plh yang tak memiliki wewenang melakukan PAPBD. Kepala OPD yang jelas-jelas definitif pun, juga tidak boleh,” jelasnya, Senin (18/9) kemarin.

Kata Faida, penjelasannya itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Negara.

Selain itu menurut Faida, dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, tentang pengelolaan keuangan daerah. “Kewenangan itu memang ada di bupati. Bahkan, yang tandatangan ya bupati. Bukan kepala OPD,” katanya.

Menurut Faida, semua kepala OPD maupun tim anggaran Pemkab Jember, hanya bertugas merepresentasikan bersama badan anggaran DPRD, tentang apa yang menjadi kebijakan bupati.

Bahkan, semisal ada usulan ataupun saran dari dewan, tim anggaran tidak bisa memutuskan sepihak sebelum ada persetujuan bupati. 

Dikatakan, Plt dan Plh berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan rutin, sehingga mereka pun memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Kewenangan yang tidak diperbolehkan untuk Plt dan Plh, hanya mengubah Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, mereka juga tidak berhak mengubah struktur organisasi. Juga, dilarang mengangkat, memindah, dan memperhentikan pegawai. Sedangkan mengubah alokasi anggaran, juga memang tidak diperbolehkan. “Karena semua memang ada di tangan bupati,” imbuhnya.

Sehingga, kata bupati, masyarakat Jember tetap diminta tenang meski dewan terus melakukan manuver. Sebab yang pasti katanya, Pemkab Jember akan terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jember, tentunya tanpa harus menabrak aturan perundang-undangan.

(jr/ram/rul/ras/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia