Sabtu, 25 Nov 2017
radarjember
icon featured
Radar Jember

Anggaran Penerimaan Kunjungan Belum Habis, Minta Naik 1.500 Persen

Selasa, 12 Sep 2017 21:00 | editor : Dzikri Abdi Setia

Anggaran Penerimaan Kunjungan Belum Habis, Minta Naik 1.500 Persen

JEMBER – Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2018 terus dipelototi DPRD. Kali ini, para wakil rakyat menyorot kenaikan anggaran yang diusulkan Bagian Umum Sekretariat Pemkab Jember. Terutama anggaran penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang naik hingga 1.500 persen.

Wakil Ketua DPRD Jember NNP Martini mengaku pihaknya mencoba menghitung beberapa kali terkait dengan kenaikan anggaran di bagian umum tersebut. “Anggaran untuk penerimaan tamu ini naik sampai 1.500 persen,” ucap Martini.

Dalam APBD awal 2017 lalu hanya sekitar Rp 100,8 juta kemudian naik menjadi sekitar Rp 1,5 miliar. “Padahal anggaran APBD awal belum habis, bahkan serapannya selama enam bulan tidak sampai 50 persen,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengaku tidak habis pikir dengan peningkatan pengajuan di bagian umum yang kenaikannya mencapai 15 kali dibandingkan dengan APBD 2017 lalu.

“Apalagi, waktu untuk PAPBD ini hanya sekitar tiga bulan. Wong yang enam bulan Rp 100 juta saja tidak habis, bagaimana menghabiskan Rp 1,5 miliar dalam waktu tiga bulan,” ucapnya. Pihaknya pun meminta anggaran ini untuk ditinjau ulang karena dirinya khawatir akan muspro karena tidak dimanfaatkan oleh OPD tersebut.

“Kami tidak ingin lagi-lagi menjadi Silpa,” tegas legislator PDI Perjuangan ini. Sehingga dirinya ingin nantinya yang tertuang di peraturan daerah ini benar-benar bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya tidak ingin anggaran ini malah ditidurkan begitu saja usai menjadi Perda Perubahan APBD 2017 nantinya.

Senada Nurhasan, anggota badan anggaran DPRD Jember. Namun, pihaknya menyoroti bukan hanya kenaikan anggaran untuk penerimaan kunjungan kerja pejabat negara saja, tapi juga anggaran untuk rapat koordinasi dan kunjungan keluar daerah yang naik hampir 600 persen.

Kenaikan anggaran yang cukup signifikan juga terlihat dalam pos anggaran rapat koordinasi dan kunjungan ke luar daerah.

“Dari Rp 300 juta yang dianggarkan pada APBD 2017 awal, diusulkan naik menjadi Rp 1,7 miliar dalam  perubahan APBD,” jelas Nurhasan. Pihaknya pun meminta anggaran ini tidak diloloskan karena diakuinya cukup mustahil untuk dilaksanakan.

“Padahal dari anggaran Rp 300 juta dalam APBD awal tersebut sampai akhir Agustus baru terserap sekitar 2 persen. Masak minta tambahan sedemikian banyak,” tanyanya. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada tim anggaran untuk realistis dalam memasukkan anggaran dalam pos kegiatan. Tidak hanya asal habis, melainkan juga melihat kinerja OPD dalam menuntaskan anggaran di APBD awal.

Tentu menjadi tidak masuk akal, ketika Pemkab mengusulkan anggaran tersebut naik fantastis padahal anggaran awal yang sedikit tidak terserap optimal. Nur Hasan pesimistis anggaran tersebut akan terserap maksimal, sehingga ujung-ujungnya menumpuk Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) seperti tahun 2016 lalu.

Legislator PKS ini bahkan menuding sebenarnya anggaran perjalanan dan kunjungan kerja pejabat di APBD awal ini sebenarnya sudah habis bahkan minus. “Karena kurang makanya diambilkan dulu dan diusulkan ke PAPBD,” tudingnya.

Padahal, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Jika memang sudah habis anggarannya, maka menunggu PAPBD digedok dahulu. 

“Anggaran habis, tidak bisa ditambahi dan kemudian ditombloki di PAPBD,” tegasnya. Sementara itu, Yuliana Harimurti, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan, hal tersebut tidak seperti yang disampaikan.

“Memang banyak pejabat negara yang hadir ke Jember,” jelasnya. Bahkan, pihaknya memprediksi ke depan akan banyak kunjungan dari sejumlah pejabat negara datang ke Jember. Di mana itu nantinya selain untuk sewa kamar dan juga kendaraan tamu yang datang ke Jember.

Sementara itu, Siswono pun mengingatkan kepada Bagian Umum Pemkab Jember terkait dengan anggaran kunjungan ini. Pasalnya, biasanya untuk pejabat dari pusat yang datang ke daerah sudah ada anggaran tersendiri. “Jadi jangan sampai ada double accounting,” tutur legislator Partai Gerindra ini.  

Karena tim anggaran Tim Anggaran maupun Bagian Umum tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada Badan Anggaran, maka khusus untuk kedua pos anggaran tersebut akan menjadi catatan dalam pembahasan antara Tim Anggaran dan Badan Anggaran mendatang. 

(jr/ram/ras/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia