Kamis, 23 Nov 2017
radarjember
icon featured
Features

Miftahul Munir, Kades Dukuhdempok Wakili Indonesia ke PBB

Sabtu, 09 Sep 2017 05:32 | editor : Dzikri Abdi Setia

TOKOH BURUH MIGRAN: Miftahul Munir tak menyangka kepeduliannya pada buruh migran, mengantarkan dirinya sebagai salah satu undangan ke sidang PBB.

TOKOH BURUH MIGRAN: Miftahul Munir tak menyangka kepeduliannya pada buruh migran, mengantarkan dirinya sebagai salah satu undangan ke sidang PBB. (Miftahul Munir FOR RADAR JEMBER)

Pangkat boleh ’hanya’ kades. Namun kesempatan mendunia juga terbuka lebar untuknya. Berangkat dari semangat melindungi para buruh migran di desanya, Kades Miftahul Munir pun diundang ke markas besar PBB, di Jenewa, Swiss.

Miftahul Munir, memang sekelas kepala desa (Kades). Namun dia beruntung bisa duduk sejajar dengan orang penting dunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa, Swiss. Kades Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, itu menjadi satu-satunya Kades yang mewakili Indonesia.

Selama lima hari ini (3-7/9), dia hadir memenuhi undangan PBB, membahas tema besar bertajuk: "Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers". Ini adalah konferensi dari 27 negara yang dibentuk PBB untuk forum pembahasan buruh migran. Dia dipilih karena desanya memiliki komitmen, melindungi warganya yang memilih jadi buruh migran.

Komitmen sang Kades muncul, setelah melihat kondisi faktual bahwa ada ratusan warganya jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara. Seperti yang terdata di desanya, ada 126 buruh migran yang saat ini masih aktif bekerja di luar negeri. Mayoritas, mereka memilih jadi TKI di Malaysia.

Namun para mantan buruh migran jumlahnya berkali lipat. Tercatat ada 462 orang, yang kini sudah pulang ke Desa Dukuhdempok. Bagi Kades Miftah, mereka perlu memperoleh perlindungan.

Sebagai pemerintahan paling bawah, desanya pun ikut mengambil peran untuk melindungi buruh migran, maupun mantan yang sudah pulang.

Kesadaran melindungi warganya muncul karena dia tahu betul ada persoalan beragam buruh migran yang perlu dipecahkan. Semakin bulat tekad sang Kades, setelah Migrant Care hadir sebagai pendamping, yang bertujuan memperkuat perlindungan untuk menuntut hak pekerja migran.

Membangun lembaga yang diberinya nama Pusat Pelayanan Terpadu Desbumi (PPTD), sebagai bentuk komitmen secara kelembagaan. Selain itu, regulasi tingkat desa, juga lahir ada kesadaran bersama.

Tujuan lembaga dan peraturan desa itu dirancang, tak lain untuk perlindungan total para buruh migran asal Desa Dukuhdempok. “Kami juga mendorong PPTD fokus memberi advokasi buruh migran bermasalah di desanya,” terangnya.

Kades Miftah juga berani mengalokasikan anggaran khusus untuk buruh migran. Meski dia mengakui, penganggaran untuk buruh migran di desanya baru dianggarkan di tahun 2017. “Tapi rintisannya sudah kami mulai sejak tahun 2016 lalu,” akunya.

Pengalokasian dana khusus untuk buruh migran asal desanya, tak lain dirancang untuk memberdayakan keluarga yang ditinggal kerja di luar negeri dan para mantan TKI yang sudah tak lagi merantau. Sehingga, dana tersebut diyakini mampu meningkatkan kapasitas hidup buruh migran, untuk kesejahteraan keluarganya.

Selama 5 hari di Jenewa, Kades Miftah, banyak memperoleh pengalaman baru. Bahkan, rumitnya persoalan tentang buruh migran di 27 negara, menjadi tambahan pengalaman yang bisa diadopsi untuk kepentingan buruh migran di Jember.

Meski hanya sebagai Kades yang satu-satunya terbang ke markas besar PBB, dia juga siap menularkan pengalamannya selama di Jenewa, untuk para Kades yang menjadi teman sejawatnya di Jember.

Sebab mimpinya, taka da lagi buruh migran di Indonesia yang terampas hak asasinya sebagai manusia.

(jr/hdi/rul/das/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia