Sabtu, 23 Sep 2017
radarjember
Radar Jember
APBD

Bupati Tindaklanjuti Temuan BPK

Selasa, 11 Jul 2017 20:57 | editor : HARI SETIAWAN

TEGAK LURUS: Bupati Jember dr Hj Faida MMR, menindaklanjuti beberapa temuan BPK agar pengelolaan aset dan keuangan daerah disesuaikan dengan aturan.

TEGAK LURUS: Bupati Jember dr Hj Faida MMR, menindaklanjuti beberapa temuan BPK agar pengelolaan aset dan keuangan daerah disesuaikan dengan aturan. (Pemkab Jember for Radar Jember)

JEMBER -  Bupati gerak cepat menindaklanjuti beberapa temuan dan rekomendasi dalam pengelolaan anggaran daerah yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baik itu menyangkut persoalan pengelolaan aset daerah maupun persoalan dana hibah yang menjadi sorotan BPK.

“Terkait temuan BPK soal aset dan dana hibah yang harus disesuaikan aturan telah ditindaklanjuti,” ujar Faida. Terhadap temuan perbedaan jumlah serta nama jalan, jembatan, dan irigasi antara data dasar dan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang pada Dinas PU Bina Marga, lanjut Faida, telah dilakukan inventarisasi dan validasi ruas jalan, jembatan serta jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Jember.

Termasuk, temuan soal aset tanah di bawah jalan dan irigasi belum dicatat pada Dinas PU Bina Marga, yang selama ini belum pernah dipermasalahkan dalam pemeriksaan BPK yaitu kurang lebih 1.215 ruas jalan dengan panjang total 2.695,75 Km dan 448 buah daerah irigasi dengan luasan daerah teraliri sebesar 33.051 hektare.

Semua temuan tersebut segera dilakukan inventarisasi data tanah di bawah jalan dan irigasi untuk kemudian dilakukan penilaian yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kantor Jasa Penilai Publik.

Sedangkan terkait temuan BPK tentang pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, menurut Faida, perhitungan pembayaran insentif yang telah dilakukan sejak Tahun 2010 adalah sebesar 5 persen dikalikan realisasi pendapatan. “Perhitungan tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh BPK sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 dan baru pada pemeriksaan Tahun 2017 atas laporan keuangan Tahun 2016 hal tersebut menjadi temuan,” tegasnya.

Menurut BPK, kata Faida, perhitungan pembayaran insentif yang seharusnya 5 persen dikalikan target pendapatan, bukan dari realisasi pendapatan. Atas temuan tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah, tertanggal 22 Juni 2017. Sementara, untuk temuan  BPK    mengenai    kelebihan pembayaran  pada  15  paket  pekerjaan  di Dinas      PU       Bina     Marga sebesar  Rp 519.248.769 dan   satu paket pekerjaan di Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp 26.180.000 temuan tersebut disebabkan karena kekurangan volume pekerjaan hasil perhitungan BPK yang berbeda dengan hasil perhitungan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sehingga DPU Bina Marga dan DPU Cipta Karya menyetujui hasil perhitungan BPK serta mengembalikan kelebihan pembayarannya ke Kas Daerah.

                   “Begitu juga dengan belanja hibah yang menjadi temuan BPK soal pemberian hibah 3 tahun berturut-turut kepada 5 lembaga yaitu PCNU, JFC, JMB, IPHI dan Jember United, dinilai BPK pengelolaannya tidak memadai. Bahwa perencanaan penetapan hibah dimaksud dilakukan pada saat penyusunan APBD Tahun 2016, yang dilakukan di akhir Tahun 2015.

                   “Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya perlu lebih selektif dalam pemberian hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Faida peraih penghargaan Satya Lencana dari presiden RI ini.

                   Masih menurut Faida, berkaitan pengelolaan belanja transfer bantuan keuangan alokasi dana desa dan belanja bagi hasil kepada Desa yang kurang direalisasikan sebesar Rp 6.064.169.486  untuk Alokasi Dana Desa kurang realisasi sebesar Rp 2.141.092.721  disebabkan karena dinamika kekosongan jabatan perangkat desa (meninggal dunia, purna tugas, atau diberhentikan karena permasalahan hukum).

                  “Sedangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 3.923.076.765 disebabkan perbedaan cara perhitungan antara BPK dengan Tim Koordinasi Kabupaten, dimana BPK menggunakan perhitungan realisasi tahun berkenaan, sedangkan Tim Koordinasi Kabupaten menggunakan realisasi tahun sebelumnya,” paparnya.

                  Tidak jauh beda, terkait temuan BPK soal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah senilai Rp 78.173.409.593 dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal pada PDAM senilai Rp 50.170.690.843 berdasarkan neraca awal Tahun 1980 dan penyertaan modal pada     Bank Jatim      senilai Rp 27.966.718.750 yang dilakukan terakhir pada Tahun 2006. “Dan selanjutnya tidak ada satupun penyertaan modal yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016. Perlu diinformasikan bahwa Perda terakhir penyertaan modal adalah Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada PDP Kahyangan sebesar Rp 2.000.000.000,” ungkapnya.

                  Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK ini, menurut Faida, perlu dukungan dan kerja sama DPRD untuk penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PDAM dan Bank Jatim.

Secara umum, kata Bupati Faida,  tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dan tetap berkoordinasi dengan BPK RI.

Khusus kaitannya tentang pengelolan belanja hibah dan bantuan sosial tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 terkait pelaksanaan mekanisme dan syarat-syarat belanja hibah dan bantuan sosial dan semata-mata agar penyalurannya dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dijelaskan, mengenai pemberian bantuan sosial berturut-turut tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, dimana pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus. “Kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, serta sesuai tujuan penggunaan,” paparnya.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang dimaksud, kata Faida, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Dengan berbagai pembenahan, masukan, serta tindak lanjut dari rekomendasi BPK tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dan memenuhi standar aturan yang ada.

Sedangkan terkait  opini BPK, faida menjelaskan, opini BPK yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria. Antara lain, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap “Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016, lebih disebabkan karena penyajian nilai aset tetap yang menurut keyakinan BPK masih belum optimal,” paparnya.

Permasalahan  aset tetap ini merupakan masalah masa sebelumnya yang memposisikan pengelolaan barang milik daerah tidak lebih penting dibanding pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan dan penatausahaan aset daerah seringkali diabaikan dan kurang mendapat perhatian.

“Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh, supaya tidak menjadi pengecualian dalam opini BPK,” ujarnya. Selain itu, lanjut Faida, sejak diberlakukannya SAP (Sistem Akutansi Pemerinatahan) berbasis akrual, sangat mempengaruhi aset tetap dalam laporan keuangan. Data base aset tetap yang ada harus dilakukan penyempurnaan yang mendasar.

“Dalam hal ini nilai perolehan aset tetap harus dapat diyakini, sehingga apabila tidak terdapat bukti dokumen maka harus dinilai kembali,” tegasnya.  Dan hal tersebut, kata Faida, membutuhkan waktu mengingat besar dan luas wilayah tersebar di seluruh Kabupaten Jember.

“Audit BPK memang harus dilaksanakan secara obyektif dan independen dan untuk tindak lanjutnya tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 tahun, namun membutuhkan konsistensi dan komitmen dari semua pihak,” tegasnya.

Maka dari itulah, pihaknya telah memerintahkan kepada BPKAD, Inspektorat dan seluruh jajaran OPD untuk mendukung audit secara transparan, obyektif dan independen agar penatausahaan keuangan ke depan lebih baik.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya memperbaiki penatausahaan aset milik daerah, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas sektoral dan lembaga vertikal, bersinergi bersama Kejaksaan Negeri Jember, Kepolisian Resort Jember, KPKNL, BPN Jember dan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut, kata Faida,  dilaksanakan agar proses peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah dapat segera tercapai.

“Kita telah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan aset ini,”paparnya. Adapun tim yang dibentuk antara lain Tim Pemanfaatan Aset, Tim Penertiban Aset, Tim Penghapusan Aset, Tim MPTGR, Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Tim Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Obyek Wisata.  (*)

(jr/rul/har/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia