Jumat, 19 Jan 2018
radarjember
Jember

Dewan Tolak Jawaban Interpelasi Bupati

Dewan Tunggu 7 x 24 Jam

Sabtu, 21 Jan 2017 13:40

Dewan Tolak Jawaban Interpelasi Bupati

DPRD Jember masih bersikeras mengembalikan jabatan Sekretaris DPRD Jember melalui hak interpelasinya (Pemkab Jember)

JEMBER - DPRD Jember akhirnya memutuskan untuk menolak jawaban tertulis bupati terhadap hak interpelasi DPRD Jember. Mereka pun meminta untuk bupati mengembalikan jabatan M. Farouq menjadi Sekretaris DPRD Jember. Bahkan memberikan deadline 7 x 24 jam untuk mengembalikan jabatan itu.

Hal ini terungkap di Sidang Paripurna penentuan sikap DPRD Jember terhadap jawaban tertulis bupati atas hak interpelasi DPRD Jember kemarin. Dalam sidang paripurna itu, seluruh anggota yang hadir menyetujui untuk tidak menerima jawaban tertulis bupati tersebut.

"DPRD menyepakati keputusan tidak dapat menerima penjelasan tertulis dari Bupati atas penggunaan hak interpelasi DPRD," tegas M. Thoif Zamroni, Ketua DPRD Jember. ‎Dia menuturkan dengan hasil paripurna ini menjadi keputusan DPRD Jember. 

Thoif mengatakan‎ rapat paripurna ini adalah mekanisme internal. "Karena untuk keputusan menyatakan pendapat DPRD ini harus dengan paripurna," ucap legislator Partai Gerindra ini.  ‎Dia menuturkan jika keputusan ini dari berbagai pertimbangan fraksi, rapat pimpinan dan juga jawaban yang diberikan oleh bupati.

DPRD sepakat jika yang dilakukan bupati melanggar undang-undang tentang aturan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris DPRD.‎ "Bahwa undang-undangnya jelas masalah pemberhentian dan pengangkatan Sekwan itu lex specialist," tegasnya.

Dimana mekanismenya ada di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 17 tahun 2014 tentang MD3 serta PP 18 tentang perangkat daerah. Dia mengatakan jika undang-undang dan peraturan mengenai Jabatan Sekretaris DPRD itu tidak perlu ditafsirkan lagi. "Undang-undang jelas, tidak perlu ditafsiri lagi," ucapnya‎.

Jadi bupati harus memberitahu dan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD yang sebelumnya juga harus berkonsultasi dengan pimpinan fraksi yang ada di DPRD Jember. Baru kemudian pimpinan memberikan keputusan terkait dengan Sekretaris DPRD yang dipilih. ‎Mekanisme yang sudah demikian jelas, sehingga hal itulah yang harus dilakukan oleh Bupati.  "Tetapi itu tidak dilakukan oleh Bupati " ucapnya.

Sehingga kemudian DPRD Jember menggunakan hak interpelasinya untuk bertanya dan mengklarifikasi kepada bupati. Oleh karena itu, dengan keputusan ini pihaknya juga meminta kepada Bupati untuk mengembalikan M. Farouq ke posisi semula yakni menjadi Sekretaris DPRD. 

"Dengan keputusan ini, Kami minta Bupati Jember, dalam waktu paling lama 7 x 24‎ setelah keputusan ini melakukan langkah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," tegasnya. 

Seandainya bupati tidak mengindahkan keputusan DPRD Jember ini dan melewati batas waktu yang ditentukan, akan ada konsekuensi lebih lanjut. "Jika tidak diindahkan, kita akan mempertimbangkan hak-hak konstitusional kita yang lain," tegasnya.

Misalnya ‎dengan penggunaan hak menggunakan pendapat, hak angket dan hak-hak lainnya. Karena pihaknya sudah menggunakan cara-cara sesuai dengan mekanisme yang ada. ‎Sehingga seharusnya tidak ada alasan bupati untuk tidak menaati hasil keputusan DPRD Jember. Pihaknya akan menunggu tindak lanjut dari eksekutif apakah mengindahkan interpelasi ini atau tidak.

Pasalnya, imbuh Thoif, keputusan tersebut sudah bersifat final secara kelembagaan, karena sudah melalui mekanisme rapat paripurna yang disetujui oleh seluruh anggota dewan.

Diberitakan sebelumnya, dalam jawaban bupati yang dibacakan Asisten 3 Pemkab Jember Joko Santoso, Bupati berpendapat dirinya tidak pernah mencopot jabatan Sekretaris DPRD. Dengan berlakunya perda SOTK yang baru, secara otomatis seluruh jabatan dinyatakan demisioner.

Farouq diberhentikan dari Sekwan karena yang sudah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jember selama 5 tahun, dimana sesuai undang-undang ASN harus dilakukan penyegaran kembali. (ram/c1/hdi/jawapos.com)

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia